Tenaga Pendamping Bansos PKH Bisa Diangkat Menjadi Pegawai Pemerintah

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Kamis, 06 Des 2018, 11:00 WIB Humaniora
Tenaga Pendamping Bansos PKH Bisa Diangkat Menjadi Pegawai Pemerintah

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat - Medcom.id/Suci Sedya Utami

DITETAPKANNYA Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sumber daya manusia Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kesempatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Keberadaan PP itu bisa memberikan kepastian hukum bagi pelaksana PKH yang selama ini statusnya kontrak kerja dengan Kementerian Sosial.

Meski demikian, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan pelaksana PKH harus mengikuti prosedur seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sesuai dengan aturan yang ada.

Harry menyampaikan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Di dalamnya diatur kriteria menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui P3K, antara lain ada pembatasan usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

Baca juga: Perbaikan SDM Harus Jadi Agenda Bersama

Selain itu, syarat lain adalah pelamar tidak pernah dipidana dan juga tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

"Dengan adanya PP tersebut, untuk bisa menjadi ASN nantinya bisa melalui dua jalur perekrutan yaitu seleksi Pegawai ASN atau P3K," imbuh Harry melalui siaran pers, Kamis (6/12).

Kemensos, sejak 2017, terus melakukan rekrutmen, penggajian dan pemberian jaminan sosial. Anggaran SDM PKH untuk 2019 sebesar Rp1,4 triliun. Dari anggaran itu, akan ada 39 ribu SDM PKH yang diproses menjadi P3K.

Adapun jumlah SDM PKH total saat ini 39.566 orang dengan formasi terdiri atas 7 Koordinator Regional, 62 Koordinator Wilayah, 128 Administrator Database Provinsi, 531 Koordinator Kabupaten/Kota, 408 Pekerja Sosial Supervisor, 2.095 Administrator Database Kabupaten/Kota, 34.552 Pendamping Sosial PKH, 1.697 Pendamping PKH Akses, 75 Asisten Pendamping PKH, dan 11 Asisten Pendamping PKH Akses.

“Saya pikir Kemensos siap karena anggaran untuk honor sudah ada, bahkan untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sudah ada sejak 2017," tegas Harry. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More