Perbaikan SDM Harus Jadi Agenda Bersama

Penulis: (Nur/H-3) Pada: Kamis, 06 Des 2018, 04:45 WIB Humaniora
Perbaikan SDM Harus Jadi Agenda Bersama

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

MULAI awal 2019, semua kementerian/lembaga diminta untuk mengembangkan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Dengan gerak cepat itu, Presiden berharap memasuki pertengahan tahun semua program dapat terlihat wujudnya untuk dievaluasi.

Permintaan itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet dengan topik Capaian Tahun Ke-4 RPJMN 2015-2019 dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (512).

“Saya minta semua menteri, rencana kerjanya memasukkan program pembangunan SDM sebanyak-banyaknya,” kata Presiden.

Sebagai contoh konkret, Presiden meminta agar Kemenaker membuka balai latihan kerja (BLK) di 1.000 pondok pesantren. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta melakukan sertifikasi untuk tenaga-tenaga teknik.

Kementan diminta mengembangkan program pelatihan para petugas penyuluh lapang­an (PPL) ke luar negeri, semisal Taiwan. Kementerian BUMN dipe­rintahkan untuk mengembangkan program pengembangan SDM dalam jumlah besar yang melibatkan masyarakat di lingkungannya.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dapat menyelenggarakan vokasional training, sekolah-sekolah vokasi, pelatihan-pelatihan, dengan kelas-kelas terbuka untuk mengembangkan daerah-daerah unggulan pariwisata.

Secara khusus, Presiden juga berpesan hal sama untuk Kemenristek-Dikti, Kementerian ESDM, dan Kemenhub. “Model-model yang sudah sering saya sampaikan itu bisa diadopsi dan dikerjakan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) ialah salah satu prioritas pengembangan vokasi. Pasalnya, survei angkatan kerja 2018 mencatat 1,4 juta lulusan SMK menjadi pengangguran terbanyak saat ini. Jumlahnya bahkan mencapai 20,7% dari total pe­ngangguran.

Tingginya angka itu diduga karena mismatch kualitas lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Karena itu, peran industri di masa depan akan dilibatkan secara masif dengan berbekal Inpres 9/2016 tentang Revitalisasi SMK.

“Namun, kebijakan ini harus terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional,” kata Darmin dalam acara Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK 2018, di Jakarta, kemarin.

Tak hanya SMK, dalam Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025, pemerintah juga mengembangkan peran politeknik dan BLK.

Empat tren
Terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi, ada empat perkembangan tren global pengembangan SDM di era industri 4.0 yang harus diperhatikan lembaga vokasi. “Tren pertama ialah munculnya teknologi digital yang memungkinkan orang bekerja di mana saja. Tren kedua menyinggung peran long life learning,” sebut Darmin.

Pada tren ketiga, imbuhnya, penggunaan media sosial akan banyak memunculkan talenta secara global, tidak peduli sebe­rapa jauh lokasinya.

Manajemen kinerja berbasis analisis data ialah tren keempat yang memungkinkan kinerja seseorang tidak lagi diukur berdasarkan jumlah jam kerja, tetapi berdasarkan produktivitasnya.

Dengan menyikapi empat tren itu, Darmin berharap, revitalisasi harus dilakukan mulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan daerah. (Nur/H-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More