Perkuat Peran Kebudayaan dalam Pembangunan

Penulis: (Bay/H-3) Pada: Kamis, 06 Des 2018, 04:30 WIB Humaniora
Perkuat Peran Kebudayaan dalam Pembangunan

ANTARA FOTO/Puspa

KEBUDAYAAN diharapkan lebih memainkan perannya di masa depan untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia dalam pembangunan.

 Harapan itu dibebankan pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) ke-100, yang juga berarti 100 tahun KKI, yang berlangsung pada 5-9 Desember 2018 di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

“Kebudayaan sudah punya dasar hukum yang kuat, yang bisa menjadi tonggak dan panduan bagi semuanya,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, mewakili Mendikbud Muhadjir Effendy, saat membuka KKI 2018, Rabu (512).

Didik menjelaskan kebudayaan dan pendidikan menjadi kesatuan utuh yang tak bisa dipisahkan setelah penerbitan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pema­juan Kebudayaan. Namun, dibutuhkan strategi khusus untuk merealisasikan itu.

“Dengan strategi kebudayaan, anak cucu kita dapat dibentengi dari pengaruh asing sehingga kebudayaan kita masih seperti kebudayaan Indonesia asli yang dikenal.”

Untuk merumuskan strategi itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan pihaknya sudah menerima dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 300 daerah. Ratus­an dokumen itu berisi semua unsur kekayaan budaya Indonesia. “Bila semuannya lancar, Minggu (9/12), Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menerima dokumen itu.”

Kemendikbud berjanji akan meningkatkan porsi kegiatan budaya dan seni di sekolah-sekolah mulai 2019. Kemendikbud menganggarkan dana alokasi khusus untuk pendirian sanggar dan pengadaan alat musik tradisional untuk sekolah.

Tak hanya persidangan,  KKI 2018 akan diramaikan pawai budaya, kuliah umum, debat publik, dan success story.  KKI 2018 juga menggelar Suara-Suara Bahasa yang mempertontonkan manuskrip, sastra, dan tradisi lisan. (Bay/H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More