Macron Mengalah, Pajak Bahan Bakar Ditunda Enam Bulan

Penulis: (AFP/I-2) Pada: Kamis, 06 Des 2018, 02:45 WIB Internasional
Macron Mengalah, Pajak Bahan Bakar Ditunda Enam Bulan

Ludovic MARIN / AFP

PEMERINTAH Prancis menangguhkan selama enam bulan penaikan pajak bahan bakar jenis bensin dan solar yang semula akan diberlakukan mulai 1 Januari 2019.  

Untuk penaikan harga listrik dan gas diputuskan ­dibekukan selama musim dingin. Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengumumkan ­penangguhan tersebut pada Selasa (4/12) waktu setempat.

“Kemarahan ini, Anda harus tuli dan buta untuk tidak melihatnya atau mendengarnya. Tidak ada manfaat pajak yang membahayakan untuk kesatuan bangsa,” kata Philippe setelah kelompok rompi kuning menggelar demonstrasi selama lebih dari dua pekan.

Pemerintah Prancis terpaksa memundurkan jadwal ­penaikan pajak bahan bakar untuk meredam protes sengit terutama di Kota Paris. Di akhir pekan, ­Prancis malah diguncang bentrokan jalanan yang intens dan aksi vandalisme.

Aksi protes tersebut kian meningkat dan menyebabkan krisis dalam pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Di seluruh wilayah Prancis, tercatat empat orang tewas dalam kecelakaan yang terkait dengan demonstrasi dan blokade jalan.

Selain korban tewas, ratusan o­rang lainnya terluka. Di sisi lain, selama berminggu-minggu, Mac-ron justru mempertahankan pijakan atas penaikan pajak bahan bakar yang dimaksudkan membiayai kebijakan antipolusi.

Sikap Macron itu kemudian mendapat perlawanan dari para pengkritik. Menurut mereka, tidak adil membebani para pengemudi di perdesaan dan kota kecil Prancis dengan penaik­an pajak bahan bakar.

Mereka secara tegas menolak penaikan harga bensin tanpa timbel dan diesel 6 sen euro yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2019.

Tolak mengundurkan diri
Sementara itu, dua kelompok yang memblokade depot bensin di Brittany mengatakan mereka akan mundur menyusul adanya pengumuman langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah Prancis.

Namun, sejumlah demonstran berkukuh untuk tidak menghentikan aksi mereka meski pemerintah sudah mengumumkan penundaan penaikan pajak bahan bakar.

“Mereka berharap kami akan pulang sekarang, tetapi kami tidak akan pindah,” kata Lionel Rambeaux, 41, demonstran yang berprofesi sebagai tukang las.

Dia memimpin blokade depot bahan bakar di luar Kota Le Mans, Prancis barat. “Kami ingin Macron dan seluruh pemerintahannya mengundurkan diri.”  

Sebagai informasi, protes massal telah berulang kali memaksa presiden-presiden Prancis terdahulu mengubah kebijakan mereka.

Fenomena itu yang dihindari Macron dalam usahanya mengubah ekonomi dan memperbaiki keadaan Prancis.

Namun, sebuah jajak pendapat yang baru-baru ini dilaksanakan kelompok survei Ifop-Fidusia menunjukkan bahwa peringkat Macron berada pada rekor te-rendah sebesar 23%.

“Akhirnya dia tunda. Itu hal yang akan membelah gerakan (rompi kuning), tetapi juga berisiko perpecahan di basis politiknya sendiri,” kata Jerome Sainte-Marie dari kelompok survei PollingVox.

Sebaliknya, Kantor Macron menyatakan Presiden Prancis itu untuk sementara tidak akan berbicara secara terbuka tentang kekerasan meski dia telah bertemu dengan seorang pengunjuk rasa di kantornya pada Selasa (5/12).

Sebelumnya, gerakan rompi kuning yang dinamakan sesuai dengan warna rompi yang dikenakan muncul di media sosial pada Oktober setelah berbulan-bulan memprotes kenaikan harga bahan bakar. (AFP/I-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More