Penahanan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dibantarkan

Penulis: Antara Pada: Rabu, 05 Des 2018, 16:46 WIB Politik dan Hukum
Penahanan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dibantarkan

MI/Rommy Pujianto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Taufik Kurniawan (TK), tersangka kasus suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jateng, karena dalam keadaan sakit.

"Dibantarkan beberapa hari yang lalu di rumah sakit," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di sela-sela acara Festival Media Digital Pemerintah "Transparansi Untuk Partisipasi" yang merupakan rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu.

Namun, Syarif enggan menjelaskan lebih lanjut di mana lokasi pembantaran Taufik Kurniawan tersebut.

"Waktu itu kita bantarkan ke rumah sakit, tetapi apakah sudah balik atau belum saya belum cek lagi," ucap Syarif.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (30/10) resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya.?

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More