Menegakkan Kekuasaan Kehakiman

Penulis: Herlambang P Wiratraman Dosen Hukum Tata Negara dan HAM FH Unair, Ketua Peneliti Sosio-Legal JSSP Kerja Sama MA dan Leiden Law School Pada: Selasa, 04 Des 2018, 08:10 WIB Opini
Menegakkan Kekuasaan Kehakiman

Seno

KASUS suap dan korupsi di tubuh lembaga peradilan tak kunjung hilang. Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018), setidaknya 14 hakim di lingkungan MA telah tersangkut OTT KPK. Belum lagi, menyaksikan dua kali pucuk pimpinan hakim konstitusi di MK, Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, yang pula menjadi terpidana kasus korupsi. Kasus-kasus itu jelas mencoreng integritas kekuasaan kehakiman.

Di sisi lain, sering kali putusan-putusan yang dilahirkan jauh dari cerminan rasa keadilan sosial. Putusan MK soal electoral threshold kurang mencerminkan keadilan publik yang menghendaki calon presiden alternatif, dan justru memperkuat kartelisasi dalam pemilu.

Dalam sebulan terakhir misalnya, kasus putusan MA terkait dengan pemidanaan melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Baiq Nuril, memperlihatkan MA tak peka konteks kasus pelecehan seksual yang terjadi pada korban. MA memperberat putusan terhadap pemidanaan Budi Pego yang dinilai telah menyebarkan gagasan komunisme, padahal ia sedang memperjuangkan hak warga menolak tambang emas di gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.

MK dan MA sebagai pilar kekuasaan kehakiman menjadi lembaga negara yang sangat penting kedudukannya dalam sistem negara hukum RI. Dua puluh tahun pascakepemimpinan Soeharto, harusnya menjadi momentum perubahan agar jajaran di kedua lembaga negara peradilan menjadi lebih dipercaya publik sekaligus menjadi muara keadilan sosial di Republik ini.

Masalahnya, apa hambatan utama yang menyebabkan kasus korupsi yang mendera kekuasaan kehakiman terus menerus terjadi, dan bagaimana sesungguhnya kedua lembaga negara itu merespons upaya perubahan dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang berintegritas?

Problem paradigmatis

Perilaku cela hakim dan putusan-putusan bermasalah ialah sebagian dari isu yang berulang dan bertahan di lembaga kekuasaan kehakiman. Memperbaikinya memang bukan perkara mudah karena benih bobroknya lembaga peradilan telah diinkubasi lama di masa Orba sehingga tumbuh suburnya korupsi dan bertahannya gerak mafia di lembaga peradilan terus berlangsung.

Sementara itu, respons pembaruan peradilan sejak masa reformasi lebih ke pembaruan dengan pendekatan neoinstitusionalis yang tidak menyentuh masalah mendasar secara paradigmatis. Sekalipun penyatuatapan telah dilakukan MA, tidak serta-merta membawa perubahan di dalam tubuh peradilan itu sendiri.

Ada delapan hambatan yang berkontribusi atas masalah mendera kekuasaan kehakiman saat ini, yang dapat dipilah menjadi eksternal dan internal. Secara eksternal, pertama, menyangkut tekanan mafia peradilan dengan pusaran kekuasaannya. Kedua, politisasi peradilan. Ketiga, tiadanya proteksi bagi peradilan dan hakimnya. Keempat, pengawasan hakim yang lemah dan dilemahkan.

Kasus pelanggaran etik Hakim Konstitusi Arief Hidayat merupakan refleksi hakim berada dalam pusaran kekuasaan. Sementara itu, dalam kasus-kasus korupsi yang melahirkan OTT pada hakim, menjelaskan mafia memainkan peran kuat untuk mengontrol putusan.

Politisasi peradilan pula menjadi masalah yang tak terpisahkan ketika hakim tunduk pada pemerintahan untuk melayani kebijakan yang keliru atau menindas (oppressive decision). Harusnya dalam situasi kuasa rezim otoriter pun, hakim harus berani tidak berpartisipasi dan teguh menegakkan kemandirian dalam memberi perlindungan hak dan kebebasan masyarakatnya (Graver, 2015).

Masalahnya, memang peradilan berhadapan tidak hanya kuasa politik, tetapi juga massa yang mengancam secara fisik. Perlindungan hakim terbatas atau bahkan sama sekali tidak ada, sekalipun aparat keamanan berjaga, tapi tak memadai.

Kelembagaan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim lemah dan dilemahkan melalui putusan MK. Pelemahan wewenang KY yang tidak bisa mengawasi hakim konstitusi dan hakim agung, menjadi penanda belum siapkan lembaga kekuasaan kehakiman menerima pengawasan dari institusi negara yang jelas dimandatkan konstitusi.

Perdebatan terkini di parlemen terkait dengan wacana perubahan UU untuk memperkuat KY dalam memberi sanksi terhadap hakim merupakan salah satu langkah baik agar pengawasan lebih efektif.

Sementara itu, hambatan secara internal pula mendasar. Pertama, konservatisme. Kedua, teknokratisme, birokrasi, dan feodalisme. Ketiga, oligarki. Keempat, lemahnya kapasitas hakim.

Konservatisme ini terkait dengan lemahnya imajinasi keadilan. Hakim justru kerap mengambil putusan yang bertentangan dengan keadilan. Dalam buku Judge against Justice, Lee Epstein et al (2012), menyatakan ada hubungan antara ideologi dan perilaku hakim, yakni psikologi untuk berada dalam 'zona nyaman' dan aman dengan putusan yang cenderung normativisme, justru berperan melemahkan imajinasi. Tidak hanya di lingkungan MA, konservatisme di MK pun serupa, sebagaimana ditulis Simon Butt (2012: 98).

Di sisi lain, teknokratisme, birokrasi, dan feodalisme di tubuh peradilan masih kuat terjadi, dan justru memperlihatkan anatomi yang tidak sehat. Hakim yang tunduk pada aturan kepegawaian layaknya PNS serta hirarki birokrasi yang memperlihatkan karakter feodalisme, seperti kewajiban menghadiri pejabat MA yang datang di daerah-daerah menunjukkan situasi itu. Celakanya, oligarki terjadi di dalam penentuan karier dan sistem mutasi hakim (Widodo Dwi Putro, 2018).

Hal itu semua memengaruhi bertahannya budaya hukum yang kebal rasa malu, sekalipun melanggar etik jabatan hakim. Miskin keteladanan, bukan soal perilaku individual, melainkan sistem yang menciptakan.

Satu lagi yang tidak pernah dinilai serius ialah soal kapasitas hakim yang lemah. Kapasitas itu terlihat dari kualitas pertanyaan, putusan, dan terjebak kepada pengetahuan usang yang hakim tidak mengikuti perkembangan doktrin dan konteks perubahan sosial. Hal itu sayangnya didominasi pendekatan keilmuan hukum yang sempit.

Independen dan aksesibel

Menegakkan kekuasaan kehakiman (Pasal 1 angka 1 UU No 48/2009), bukan semata soal independensi, melainkan pula aksesibel (dapat diakses) keadilannya. Peradilan harus menjamin peran hakim untuk menguatkan konstitusionalisme, baik dalam upaya pembatasan atas kesewenang-wenangan sekaligus mengupayakan perlindungan HAM.

Politisasi dan pelanggaran prinsip rule of law harus dijawab dengan ketegasan hakim, yang tak sekalipun tepat seolah-olah 'berposisi netral'. Pertanggungjawaban setiap hakim dimiliki ketika ia memilih argumen dan metode hukumnya. Itu sebabnya tak lagi relevan hakim membunyikan sekadar 'mulut UU' dan hanya mampu bertindak layaknya sekadar tukang mahir merangkai pasal.

Menegakkan kekuasaan kehakiman tidak cukup soal pasal-pasal, prosedur formal, dan wewenang yang dijaminkan, tetapi juga tantangan mencipta akses keadilan substantif, yang ukurannya bukan penegakan aturan, melainkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan sosial sekaligus melipatgandakan integritas dan keteladanan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More