Mendidik yang Terlupakan

Penulis: Sidik Nugroho Guru dan Penulis Lepas Pada: Senin, 03 Des 2018, 03:15 WIB Opini
Mendidik yang Terlupakan

MI/Seno

FILM tentang John Merrick berjudul The Elephant Man (David Lynch: 1980) mengisahkan manusia gajah yang cacat sejak lahir. Konon, ia cacat karena ibunya diserang oleh gajah liar di Afrika saat mengandung John empat bulan.

Berdasarkan penelitian dokter Treves, ia mengalami pembengkakan pada otak bagian atas, pembengkokan pada tulang belakang, pe­ngenduran kulit, dan tumor menutupi 90% tubuhnya. Selain itu, ia juga menderita bronkitis kronis.

Sang dokter menangis kala menemuinya pertama kali. Karena perjuangan dokter Treves, akhirnya ia dapat tinggal di RS. Semula, manusia gajah, oleh pemiliknya yang jahat bernama Bytes dijadikan tontonan karnaval demi uang. Ia sering dipukuli dan dicaci maki.

Manusia gajah ialah pribadi yang unik. Walau bentuk badannya ‘tak beraturan’, ia bisa membaca dan menulis. Setelah tinggal di RS, ia diperkenalkan kepada beberapa orang yang bersikap baik kepadanya, seperti pemilik RS, suster kepala, dan istri dokter Treves. Menjelang akhir film, John berkata kepada dokter Treves, “Hidupku berarti karena aku tahu, aku dicintai.”


Disabilitas dan pemilu  

Beberapa waktu belakangan kita mungkin mendengar para politisi berdebat, apakah orang gila boleh diikutkan dalam pemilu atau tidak. Pihak yang setuju kalau orang gila diperbolehkan mengikuti pemilu beranggapan bahwa orang gila mengalami disabilitas atau cacat mental. Karena disabilitas itu, mereka dianggap mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Pihak yang setuju pun menyatakan bahwa berdasarkan UU No 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, orang dengan gangguan kejiwaan mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk hak memilih dalam helatan demokrasi, seperti pemilu.

Namun, mereka yang tidak setuju tentu menganggap orang gila tidak tahu apalagi paham dengan pilihannya, termasuk pilihan dalam berpolitik. Kalau alasannya demi keadilan, yaitu agar semua orang mendapat hak yang sama, bagaimana dengan kasus lain yang melibatkan orang gila di dalamnya? Misal, ketika orang gila dituntut kasus hukum, tuntutan itu tidak sah. Begitu juga bila bersaksi di pengadilan.

Bahkan, ada pula yang meng­anggap bahwa istilah ‘disabilitas mental’ tidak pantas di­sematkan kepada orang gila atau yang mengalami gangguan jiwa. Bagi mereka, ‘disabilitas’ lebih pas disandang orang yang mengalami cacat fisik, bukan mental. Tentu persoalan ini perlu dikaji lebih jauh. Dalam taraf definitif saja masih ada kesimpangsiuran tentang status atau kondisi orang gila, apalagi membincang lebih jauh tentang hak-haknya.

Terlepas dari berbagai perdebatan itu, satu hal yang lebih penting dan malah mungkin dilupakan ialah bagaimana negara dan berbagai lembaga pendidikan memperlakukan mereka yang memiliki disabilitas baik secara fisik maupun mental. Kita mungkin sibuk berdebat tentang definisi orang gila yang paling tepat dan hak-haknya karena pemilu sudah semakin dekat.

Mereka tengah diperdebatkan boleh atau tidak ikut serta, tapi selama ini justru mengabaikan hak mereka yang utama.

Pada Oktober, Presiden Jokowi mengatakan agar pemerintah daerah menyediakan fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disa­bilitas. “Presiden ingin agar seluruh bangunan, ruang publik, fasilitas umum, dan transportasi ramah terhadap kaum disabilitas” (Media Indonesia, 17/10/2018). Lalu, bagaimana dengan pendidikan?

Di Media Indonesia, 23/2/2017, diberitakan bahwa pemerintah tengah melaksanakan program sekolah inklusi, sekolah yang terbuka untuk penyandang disablitas. “Setiap sekolah negeri dibolehkan menerima siswa berkebutuhan khusus dengan syarat hanya dua siswa disabilitas di dalam satu kelas,” jelas Wakil Kepala Disdik DKI Bowo Irianto.

Tentu hal itu langkah yang patut diapresiasi, walau pada kenyataannya masih banyak siswa penyandang disabilitas yang terabaikan. Meski sekolah itu sudah diberlakukan 2013, Bowo mengakui, belum banyak guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus.


Panggilan untuk mendidik

Beberapa tahun belakangan profesi guru kian diminati. Adanya sertifikasi membuat orang berlomba-lomba menjadi guru. Namun, banyakkah yang benar-benar menghidupi pekerjaan itu, terpanggil berbuat sesuatu yang berarti. Tidak sekadar menemukan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup?

Suatu ketika, saat berkunjung ke Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus Bhakti Luhur (SABK) di Malang, saya bertemu Ibu Yustina yang meng­ajar sejak 1993. Ibu Yustina menjadi wali kelas D3 (Dasar Tingkat 3). Hal yang membuat Ibu Yustina tergerak menjadi guru SABK sungguh menarik. Keluarganya tidak ada seorang pun yang menjadi guru. Saat masih SMA ia tertarik dengan kehidupan seorang anak di desanya, Gamping Lor, Ambarketawang, Yogyakarta. Anak itu tunarungu, dan tidak bisa belajar seperti anak-anak lainnya. Orangtua anak itu bekerja sebagai tukang bengkel.

Ibu Yustina mencoba mengajari anak itu semampunya, lalu anak itu masuk ke sebuah SLB (Sekolah Luar Biasa). Setelah tamat SMA, Ibu Yustina bertekad mengajari anak-anak tunarungu sebanyak-banyaknya. Orangtua dan keluarganya sempat me­nyarankan ia mengambil pendidikan yang umum saja, untuk anak-anak normal. Namun, Ibu Yustina bersikeras.

Ia pun masuk ke Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa di Wates, Yogyakarta. Mejelang lulus, ada tawaran mengajar di Malang. Di situlah ia sekarang berada, bersama dengan anak-anak didiknya. Ia bercerita kalau anak-anak muridnya digolongkan bukan berdasarkan usia, tetapi kemampuan yang mereka miliki. Ada anak yang sudah berusia 15 tahun, tapi masih di kelas D3. Hal ini terjadi karena orangtua­nya terlambat memasukkan anaknya ke sekolah.

“Sekarang, tetangga saya yang tunarungu itu sudah punya suami, Mas,” katanya kepada saya. “Tiap kali saya pulang ke Yogya, ia selalu menemui dan menyalami saya. Dia sekarang menjadi tukang jahit, dan anaknya sudah dua orang.”

Ibu Yustina ialah satu di antara sedikit pahlawan yang berjuang gigih demi pendidikan. Lewat perjuangannyalah mestinya kita mengutamakan hal yang penting bagi para penyandang disabilitas: memberikan pendidikan yang terbaik.
Tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional (International Day of Persons with Disabilities). Melalui peringatan ini kiranya kita mengembangkan kepedulian dan memberikan dukungan bagi mereka yang cacat--baik fisik atau mentalnya. Masyarakat, terutama guru, perlu berjuang meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More