Mewujudkan Kota Bebas Korupsi

Penulis: Nirwono Joga Kemitraan Kota Hijau Pada: Jumat, 30 Nov 2018, 05:20 WIB Opini
Mewujudkan Kota Bebas Korupsi

Thinkstock

KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas 2017 (21/11). Suap, gratifikasi, dan nepotisme masih terjadi di sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. KPK mendesak keseriusan pimpinan lembaga pemerintah dari pusat hingga daerah untuk berkomitmen memberantas korupsi dan melakukan upaya pencegahan korupsi.

Lalu apa yang harus dilakukan?
Setiap kepala daerah berupaya menjabarkan visi-misi janji politik ke dalam kebijakan publik (bersama DPRD) (kepemimpinan politik) dan memimpin aparat daerah melaksanakan kebijakan publik (kepemimpinan administrasi). Visi-misi diuraikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman program pembangunan lima tahun ke depan masa kepemimpinan.

Lima tahun ialah waktu yang pendek untuk sebuah program (baru) yang berkelanjutan, apalagi ada kecenderungan ganti pimpinan ganti kebijakan. Maka dari itu, buatlah program pro rakyat (tidak harus baru) yang dapat cepat dirasakan manfaat masyarakat (quick wins) dengan tingkat keberhasilan tinggi (lowest hanging fruit).

Kepala daerah harus mampu menjalin komunikasi yang harmonis dengan DPRD yang berasal dari berbagai partai. Semakin besar dukungan tentu akan memudahkan untuk memuluskan berbagai program unggulan.

DPRD didorong untuk menyepakati prinsip program pembangunan yang memberikan solusi persoalan daerah, sesuai dengan aspirasi warga, dan realistis untuk diwujudkan dalam waktu singkat. Kemampuan kepemimpinan politik diuji saat meyakinkan DPRD akan pentingnya program terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, serta musyawarah untuk mufakat menyetujui RPJMD.

Kepala daerah harus mengarahkan dan mengendalikan aparat daerah untuk melaksanakan RPJMD dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang menjadi pegangan dan petunjuk bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setiap SKPD menjabarkan visi-misi kepala daerah ke dalam program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagi petahana, proses ini lebih mudah karena tinggal melanjutkan program terdahulu, menuntaskan program yang belum selesai, dan tidak perlu membuat program baru. Bagi pemimpin baru, bagaimana visi-misi kepala daerah yang baru dimasukkan/diselaraskan dalam draf RPJMD yang telah disusun Bappeda sebelum pilkada berlangsung.

Secara garis besar tidak ada kendala berarti karena penyusunan RPJMD sudah baku. Akan tetapi, permasalahan ada pada bagaimana memasukkan program baru kepala daerah ke dalam RKPD yang akan menjadi tugas SKPD terkait untuk melaksanakan program.

Jika konsep program tidak matang, pada tahun pertama SKPD lebih banyak mencoba menerjemahkan program baru sesuai dengan aturan yang berlaku, disesuaikan dengan program rutin yang telah lama dilaksanakan, dan mencoba mencari jalan tengah agar tahun berikut program dapat dilaksanakan. Untuk itu, SKPD harus merumuskan konsep progam dan rencana penganggaran dan target pelaksanaan.

Ini akan menjadi barometer kinerja keberhasilan kepala daerah kepada masyarakat, baik melalui lembaga survei maupun media massa, dalam masa kerja 100 hari, satu tahun, tahun ke 2-5 kepemimpinan. Semakin cepat dan banyak program janji kampanye yang terlaksana dan dirasakan masyarakat, akan berdampak pada tingkat kepuasan dan dukungan masyarakat terhadap kepala daerah.

Penyusunan rencana anggaran belanja dan pendapatan daerah (R-APBD tahunan) merupakan proses yang paling alot, penuh lika-liku lobi politik, dan sarang bancakan. Kepala daerah perlu strategi dan sikap yang jelas, tegas, dan berani. Jika kepala daerah dan DPRD memilih transaksional (bancakan semua fraksi mendapat jatah sesuai dengan jumlah kursi di DPRD) dalam penyusunan R-APBD, bersiaplah untuk terkena operasi tangkap tangan KPK.

Untuk itu, kepala daerah dituntut mampu mengenali, mengelola, dan mengoptimalkan sumber dana (APBN, APBD, CSR, bantuan luar negeri), potensi masyarakat (swasta, komunitas, akademisi), dan perangkat alat (kebijakan, peraturan, perundang-undangan, birokrasi). Ia harus memiliki kemampuan mengelola anggaran dengan cermat, melakukan efisiensi, dan, terpenting, mencegah peluang korupsi.

Kepala daerah berkemampuan manajerial dalam mengendalikan birokrasi dan meningkatkan kemampuan birokrasi yang bisa dimaksimalkan. Ia kompeten (manajemen pembangunan daerah-–tingkat provinsi, kota/kabupaten) dan berpengalaman (terutama di birokrasi) sehingga dapat langsung mengarahkan kepada setiap SKPD apa yang harus dilaksanakan, dicapai, dan dampak kepada masyarakat secara terukur.

SKPD dituntut paham tujuan, program pembangunan, dan motivasi untuk melaksanakannya. Kepala daerah harus memiliki integritas, inovatif, kreatif, visioner, dan berani melakukan perubahan dan terobosan. Ia dapat melihat dan mengoptimalkan energi besar masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pembangunan, sentuhan teknologi yang mampu menaikkan produktivitas warga, serta mendapat dukungan kuat dari dunia usaha.

Fokus pada hal-hal mendasar kebutuhan warga sehingga masyarakat segera merasakan perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, misalnya, program cepat di bidang ekonomi meliputi pengembangan ekonomi inklusif, kreatif, dan ramah lingkungan.

Bidang sosial berupa program administrasi kependudukan, akses layanan pendidikan dan kesehatan, penataan pedagang kaki lima, dan peremajaan kampung kumuh. Bidang lingkungan mencakup pelestarian alam, pengembangan RTH, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan air bersih.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More