Isu Dugaan Pengaturan Skor Jadi Bola Salju

Penulis: Satria Sakti Utama Pada: Jumat, 30 Nov 2018, 03:00 WIB Olahraga
Isu Dugaan Pengaturan Skor Jadi Bola Salju

Antara

NAMA anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Hidayat tiba-tiba menjadi perbincangan publik setelah dituding melakukan penga­turan skor di kompetisi Liga 2 2018. Hidayat disebut manajer Madura FC Januar Herwanto telah melakukan upaya pengaturan skor saat laga tandang ke PSS Sleman pada babak penyisihan wilayah timur Liga 2 2018 pada awal Mei silam. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Madura FC.

Fakta itu dibeberkan Janu­ar langsung di salah satu televisi nasional pada Rabu (28/11) malam. Hidayat pun sempat menjawab tuduhan tersebut melalui sambungan telepon. Ia mengaku siap mundur dari posisinya sebagai anggota Exco PSSI jika bersalah.

Namun, Hidayat mengaku tak hanya siap mundur, ia juga siap menjadi whistleblower jika akhirnya melepas jabatannya di PSSI. Hal itu disampaikan langsung Hidayat saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/11).

“Jika saya bersalah, saya akan mengundukan diri. Saya akan menjadi garda terdepan meski di luar PSSI akan menghentikan semua ini. Karena ini, saya jadi korban ketidaktahuan,” katanya. “Oh, siap (menjadi whistleblower), saya melakukan itu karena marah dalam hal positif tentunya.”

Hidayat akan menunggu langkah peradilan internal PSSI untuk menentukan masa depannya. Namun, ia juga menyiapkan langkah hukum berbeda kepada Januar karena merasa dirugikan.

“Saya mengalir saja. Pertanya­an ini tidak bisa dijawab dengan berandai-andai. Saya menunggu keputusan pengadilan di PSSI. Kalau  tidak (tidak bersalah), saya bisa melakukan apa saja ke Januar. Saya bisa menuntut dia melakukan pencemaran nama baik. Sudah ada (upa­ya hukum), tiga hari sudah disomasi.”

Namun, tindakan Hidayat yang dibeberkan Januar sejatinya telah melanggar etika sebagai pejabat PSSI. Terlepas dari klaim mafia yang melekat pada diri Hidayat kini, ia tidak serta-merta menghentikan maupun melaporkan upaya pengaturan skor. Namun, Hidayat melakukan pembiaran.

“Saat saya ditelepon orang Sleman, saya bilang silakan berkomunikasi sendiri sama pihak sana. Apakah itu terkait etika atau tidak, saya akan berkomunikasi dengan orang yang ada di PSSI,” tutupnya.

Ke ranah kepolisian
Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Barat Tommy Apriantono meminta PSSI pusat untuk bergerak sigap membersihkan nama baik organisasi. Caranya ialah melibatkan kepolisian dalam peng­ungkapan kasus itu. Itu pun kalau PSSI berkomitmen memberantas pengaturan skor.

“Kalau PSSI mau memperbaiki citranya dan Pak Edy mau menepati janjinya untuk memberantas mafia di sepak bola, ya harusnya dituntaskan. Bagaimana cara­nya? Tinggal minta pihak kepolisian dengan kerja sama. Minta pihak kepolisian bantu agar disediakan rekaman pembicaraannya ke pihak provider,” kata Tommy.

Jalan tersebut dinilai langkah mudah di PSSI, apalagi dalam jajaran pengurus terdapat nama jenderal polisi, yakni Irjen Pol Condro Kirono.

“Siapa yang membongkar (kasus Sepp Blatter)? Itu FBI. Exco-nya ditangkap. Apakah komite etiknya berani? Tidak. Sama saja dengan PSSI, ketika ingin menurunkan Nurdin Halid atau La Nyalla, tarik-ulurnya lama,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih menunggu langkah serius PSSI. Namun, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto membuka peluang untuk bergerak aktif jika tidak ada pergerakan nyata dari organisasi pimpinan Edy Rahmayadi itu.

“Bisa saja kami ambil inisiatif datang ke kepolisian, taruhlah Kemenpora yang mengadu. Mungkin pekan depan, kami koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatasi hal ini. Kami juga masih menunggu arahan Bapak Menpora juga (sedang umrah),” jelasnya.
Senada, mantan Komisaris PT Liga Indonesia Harbiansyah Hanafiah mendesak PSSI bersikap tegas kepada para pelaku praktik mafia sepak bola di Tanah Air. (R-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More