Prabowo Sebut Rasio Perpajakan Indonesia Kalah dari Zambia

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Rabu, 21 Nov 2018, 13:24 WIB Politik dan Hukum
Prabowo Sebut Rasio Perpajakan Indonesia Kalah dari Zambia

ANTARA

CALON Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam hal rasio perpajakan, bahkan dari Zambia sekalipun yang 18%.

Dia membandingkan rasio perpajakan Indonesia yang hanya sebesar 10,3% di peringkat 112 ,dibandingkan dengan Thailand yang rasio perpajakannya mencapai 15,5%, Malaysia 13,7%, Singapura 13,7% dan Filipina 13,6%.

Kemudian Prabowo membandingkan rasio perpajakan Indonesia saat rezim Soeharto, rezim militer dahulu, yang mampu mencapai di atas 14%, bahkan menyentuh 16%.

"Mungkin kita harus ke Zambia agar pemerintah belajar pengelolaan pemerintahannya," ujar Prabowo dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu (21/11).

Baca juga: Presiden Dorong Perbaikan Sistem Pendidikan Vokasi

Dia juga mendengar bahwa rasio perpajakan Thailand sudah mencapai 18%, Malaysia juga mendekati angka tersebut. Artinya , bila Indonesia tidak meraih pencapaian seperti di zaman Soeharto dahulu yang 16%, artinya Indonesia rugi 6% dari PDB.

"6% setara dengan US$60 miliar. Kita kehilangan US$60 miliar. Karena mismanajemen ekonomi, kurangnya inovasi. Bayangkan pemerintah yang seharusnya bisa memaintain rasio yang lebih baik tapi meraih angka yang lebih rendah," kata Prabowo

Tim Prabowo bertemu dengan ahli Bank Dunia yang telah meneliti potensi membayar pajak di Indonesia. Prabowo mengatakan kata pihak tersebut, seharusnya Indonesia bisa raih angka rasio ini 18-20%.

"Yang harus diperbaiki mempersiapkan pemerintah dalam membuat kerangka kerja. Sehingga bisa mencapai tax ratio ke 18 %," tukas Prabowo. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More