Suap Pakpak Bharat, Polda Klarifikasi Penghentian Kasus Istri Bupati

Penulis: Yoseph Pencawan Pada: Rabu, 21 Nov 2018, 13:20 WIB Nusantara
Suap Pakpak Bharat, Polda Klarifikasi Penghentian Kasus Istri Bupati

Made Tirta Kusuma Dewi---MI/Yoseph Pencawan

KEPOLISIAN Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) memberikan klarifikasi atas keputusan penghentian pengusutan perkara yang melibatkan istri Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu, Made Tirta Kusuma Dewi.

Kabid Humas Polda Sumut kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, awalnya Polda menerima laporan informasi dengan surat bernomor R/LI/01/I/2017/Pakpak Bharat, tanggal 04 Januari 2017 mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Fasilitasi Peran Serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim PKK Kabupaten Pakpak Bharat yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Kemudian penyidik Polda Sumut meminta audit investigatif kepada Inspektorat Provinsi Sumatra Utara berdasarkan Surat Kapolda bernomor K/2746/XI/RES.3.3/2017/ Ditreskrimsus, tanggal 13 Nopember 2017.

Lalu Inspektorat Provinsi Sumatra Utara melakukan audit dan menyerahkan hasilnya kepada Dirreskrimsus Polda Sumut berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Sumatra Utara bernomor Itprovsu.575/R//2018, tanggal 17 September 2018.

Audit inspektorat menyimpulkan bahwa penyimpangan anggaran pada kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp143.665.500.

Selanjutnya pada 28 September 2018 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengembalikan uang senilai dengan yang disebut potensi kerugian negara tersebut.

"Sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pengembalian Nomor: 0018/SKPKD/PDPL/SKPKD, tanggal 28 September 2018, dan bukti setoran Bank Sumut," kata
Tatan, Rabu (21/11).

 

Baca juga: Suap Pakpak Bharat, KPK Temukan Lagi Uang di Kantor Bupati

 

Karena pengembalian itulah, menurut Tatan, pengusutan kasus tersebut hentikan. Mengacu pada Surat Telegram Kabareskrim Polri bernomor ST/206/VIII/2016, tanggal 25 Juli 2016 pada poin 2 butir AA.

Dalam butir tersebut diatur, jika dalam proses penyelidikan ada pengembalian kerugian keuangan negara ke kas negara agar penyelidikan tidak ditingkatkan ke tingat penyidikan.

Perkara ini menyeruak setelah Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan uang suap yang diterima Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu salah satunya digunakan untuk mengamankan kasus istri Remigo, Made Tirta Kusuma Dewi.

Made Tirta ternyata pernah tersangkut kasus dugaan korupsi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014. 

Awalnya, kasus ini ditangani oleh Polres Pakpak Bharat, tetapi karena penanganannya berlarut, pengusutan dilimpahkan ke Polda Sumut, pada awal 2018.

Namun oleh Ditreskrimsus  Polda Sumut, penyelidikan kasus kemudian dihentikan, tidak lama sebelum Remigo terjaring OTT KPK. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More