Bawaslu Kota Sukabumi Serahkan Hasil Kajian Temuan ASN Berkampanye

Penulis: Benny Bastiandy Pada: Rabu, 21 Nov 2018, 12:55 WIB Nusantara
Bawaslu Kota Sukabumi Serahkan Hasil Kajian Temuan ASN Berkampanye

MI/Benny Bastiandy

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi, Jawa Barat, menyerahkan hasil kajian dan pemeriksaan salah seorang aparatur sipil negara (ASN) ke Inspektorat setempat yang diduga ikut mengampanyekan calon legislatif.

Hasil kajian dan pemeriksaan itu bisa menjadi dasar pemberian sanksi bagi ASN bersangkutan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bawaslu Kota Sukabumi, dugaan tidak netralnya ASN berinsial BG itu terjadi pada 19 Oktober lalu di Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong. 

Saat itu sedang dilaksanakan kegiatan sosialisasi Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk yang juga dihadiri anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara.

BG yang hadir dalam kegiatan itu sekonyong-konyong mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih salah seorang caleg dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan 3.

"Sebelum acara dimulai, BG ketahuan mengarahkan dan mengajak masyarakat yang hadir memilih caleg dengan menyebutkan nama dan nomor urut. Padahal, kegiatan (sosialisasi) tersebut tidak ada unsur politiknya, termasuk tak ada bendera ataupun gambar calon. Jadi kalau kegiatannya murni sosialisasi," ujar Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih, kepada wartawan, Rabu (21/11).

BG saat ini tercatat sebagai ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. Bukti ajakan itu terekam dalam video anggota Panwascam Warudoyong. Video itu dijadikan bukti mengkonfrontasi BG saat dipanggil pengawas pemilu.

"Alat bukti yang kami peroleh memenuhi syarat formil dan materil. Hasil kajiannya, yang bersangkutan tidak netral sebagai ASN," tegasnya.

 

Baca juga: Kotak Suara Pemilu 2019 sudah tiba di NTT

 

Hasil keputusan Bawaslu Kota Sukabumi langsung diserahkan ke Inspektorat. Hal itu sebagai bentuk rekomendasi agar memberikan sanksi teguran tertulis kepada BG.

"Pemerintah yang berhak memberikan sanksi. Kami hanya merekomendasikan terkait pelanggaran administrasi pemilu ini," ungkapnya.

Hingga saat ini, lanjut Yasti, Bawaslu belum menerima surat tembusan dari Inspektorat terkait tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Padahal hasil kajian sudah dikirim sekitar sepekan lalu.

"Belum ada tembusan apakah ASN itu sudah diberikan sanksi atau belum," ucapnya.

Yasti mengimbau seluruh ASN untuk menjaga netralitas. Sanksi yang akan diterima bagi ASN jika terbukti terlibat aktif berkampanye cukup berat.

"Jangankan menjadi tim sukses atau tim kampanye, mengajak orang lain memilih atau mengarahkan calon tidak diperbolehkan," tandasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More