Suap Pakpak Bharat, KPK Temukan Lagi Uang di Kantor Bupati

Penulis: Yoseph Pencawan Pada: Rabu, 21 Nov 2018, 12:50 WIB Nusantara
Suap Pakpak Bharat, KPK Temukan Lagi Uang di Kantor Bupati

MI/Susanto

PETUGAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan uang saat melakukan penggeledahan di Kantor Bupati yang diduga kuat masih terkait dengan kasus suap Remigo Yolanda Berutu.

Berdasarkan keterangan resmi KPK yang diperoleh pada Rabu (21/11), lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut pengusutan kasus suap yang melibatkan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu.

Selama dua hari berturut-turut, pada Senin (19/11) dan Selasa (20/11), petugas KPK menggeledah tempat-tempat yang diyakini terdapat bukti-bukti kasus di 8 lokasi yang berbeda. Sebanyak tiga lokasi berada di Kota Medan dan lima lainnya di Kabupaten Pakpak Bharat.

Di Medan, petugas KPK menggeledah rumah tersangka berinisial DAK, Rumah tersangka RYB serta rumah dan kantor tersangka HSE. Sementara di Pakpak Bharat, KPK antara lain menggeledah Kantor Bupati, Kantor Dinas PUPR, Rumah Desa Salak 1 dan Rumah tersangka HSE.

 

Baca juga: KPK Telusuri Uang ke Polda Sumut

 

"Dari penggeledahan tersebut disita dokumen proyek, BBE berupa HP, CCTV dan dokumen transaksi perbankan. KPK juga menemukan uang Rp55 juta dari Kantor Bupati yang kami duga berasal dari salah satu kepala dinas di Pakpak Bharat dan terkait dengan perkara ini," papar KPK dalam keterangan resmi.

KPK menduga sumber uang ke Bupati berasal dari sejumlah kepala dinas. Karena itu, KPK mengimbau para kepala dinas yang pernah menerima uang atau diperintah meminta uang kepada pihak lain agar bersikap kooperatif. Mereka diminta untuk mengembalikan uang tersebut ke KPK.

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu telah ditetapkan KPK sebagai tersangka suap setelah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pekan lalu diduga menerima uang senilai Rp550 juta dari pihak kontraktor. Uang suap diduga terkait dengan proyek di Dinas PUPR.

Uang suap diduga diserahkan dalam tiga tahap, selama dua hari berturut-turut, yakni senilai Rp150 juta, Rp250 juta dan Rp150 juta. Pada pemberian ketiga itulah petugas KPK berhasil menggagalkannya melalui OTT di kediaman pribadi Remigo di Medan. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More