KPK Telusuri Uang ke Polda Sumut

Penulis: Puji Santoso Pada: Rabu, 21 Nov 2018, 08:30 WIB Politik dan Hukum
KPK Telusuri Uang ke Polda Sumut

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang -- MI/ROMMY PUJIANTO

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal terus menyelisik dugaan aliran uang suap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu ke jajaran Polda Sumatra Utara (Sumut).

Diduga, aliran suap yang diterima Remigo bertujuan menghentikan kasus dugaan korupsi yang menjerat istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi, di Polda Sumut. "Nanti penyidik yang akan mengembangkan hal ihwal tentang itu (aliran uang Bupati Pakpak Bharat kepada jajaran Polda Sumut), kayak apa sebenarnya?" kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/11).

Penyidik, kata Saut, akan merinci aliran uang suap yang diterima Remigo. Itu termasuk pihak lain yang menerima kucuran uang suap dari politikus Partai Demokrat tersebut. "Apa relevan atau tidak fakta itu melakukan korupsi untuk menyogok," ujarnya.

Kusuma Dewi diketahui tengah tersandung oleh kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014 silam. Kasus itu awalnya ditangani Polres Pakpak Bharat.

Namun, kasus itu kemudian dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatra Utara pada awal 2018. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk dimintai kete-rangan terkait dengan kasus tersebut.

Sampai akhirnya, belakangan kasus dugaan korupsi itu dihentikan jajaran Ditreskrimsus pada pekan lalu. Alasan penghentian kasus itu ialah Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp143 juta.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatra Utara Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengaku kasus dihentikan karena istri Remigo sudah mengembalikan kerugian negara. Uang yang dikembalikan kepada inspektorat setempat sekitar Rp143 juta. "Minggu lalu kasusnya sudah dihentikan," jelas Tatan dalam alam temu pers di Kantor Polda Sumut, Senin.

Sebelumnya, lembaga antirasywah menetapkan Remigo bersa-ma Plt Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Pakpak Bharat David Anderson Karosekali, dan satu pihak swasta Hendriko Sembiring sebagai tersangka suap. Remigo diduga menerima suap Rp550 juta terkait dengan proyek di Dinas PU-Pera Pakpak Bharat.

Remigo diduga menerima uang suap dalam tiga tahap, yakni Rp150 juta pada 16 November 2018 serta Rp250 juta dan Rp150 juta pada 17 November 2018.

"Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi Bupati, termasuk untuk mengamankan kasus yang melibatkan istri Bupati yang saat ini ditangani penegak hukum di Medan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di KPK, Minggu (18/11).

Digeledah

Secara terpisah, tim penyidik KPK bergerak cepat untuk mengumpulkan berbagai bukti dugaan suap pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Remigo pada Sabtu (17/11) hingga Minggu dini hari.

Tim penyidik KPK antara lain menyegel Kantor Bupati dan Kantor Dinas PU-Pera di Kompleks Perbukitan Sindeka, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Senin.

Sejumlah aparat dari Polres Pakpak Bharat juga terlihat mela-kukan pengamanan di kedua kantor yang menjadi target pengge-ledahan.

Tak hanya kedua kantor tersebut, Kantor Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) di kompleks perkantoran yang sama turut menjadi sasaran penggeledahan.

Di tengah proses penggeledahan, hadir Asisten II Pemkab Pakpak Bha-rat, Supardi Padang.

Setelah beberapa jam mengge-ledah, tim KPK terlihat keluar membawa sejumlah bundelan yang diduga dokumen barang bukti. KPK juga menyegel Kantor LPSE.(MTVN/X-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More