Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril

Penulis: Medcom Pada: Selasa, 20 Nov 2018, 00:20 WIB Politik dan Hukum
Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril

MetroTv

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menunda eksekusi penahanan guru honorer SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril Maknun. Penundaan dilakukan menyusul kasusnya yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Dengan melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat terhadap persepsi keadilan, kita akan melakukan atau akan menunda eksekusi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri dilansir Antara, Senin, 19 November 2018.

Mukri menjelaskan, penundaan juga dilakukan berdasarkan surat permohonan penangguhan eksekusi dari tim penasihat hukum terdakwa. Selain penundaan eksekusi penahanan, Baiq Nuril juga dipersilakan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau bisa secepatnya supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan ada upaya hukum yang final. Peninjauan kembali adalah merupakan hak dari terdakwa," ujarnya.

Nuril sejatinya akan ditahan dengan tuduhan menyebarkan konten bermuatan asusila. Eksekusi mengacu putusan kasasi MA yang menyatakan Nuril bersalah lantaran melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus ini bermula saat Nuril dilaporkan ke polisi oleh Kepala Sekolah SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama Muslim. Nuril dituduh mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten asusila. Nuril sengaja melakukan perekaman perbincangan dengan atasannya untuk menghindari pelecehan seksual.

Pada putusan tingkat pertama, Nuril divonis bebas karena tidak terbukti melakukan pelanggaran UU ITE. Namun, Nuril justru dinyatakan bersalah pada tingkat kasasi. Putusan kasasi MA menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan penjara karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More