Izin Frekuensi Bolt dan First Media Dicabut

Penulis: Ellavie Ichlasa Amalia Pada: Senin, 19 Nov 2018, 12:44 WIB Ekonomi
Izin Frekuensi Bolt dan First Media Dicabut

ANTARA

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika mencabut izin penggunaan frekuensi radio milik PT Internux, PT First Media, dan PT Jasnia. Surat Keputusan terkait hal ini akan diterbitkan hari ini, Senin (19/11), menurut keterangan yang disampaikan Plt Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu.

Itu artinya, ketiga perusahaan tidak lagi bisa menggunakan frekuensi radio 2,3GHz yang sebelumnya mereka gunakan. Tanpa izin penggunaan frekuensi radio, mereka tidak lagi bisa memberikan layanan telekomunikasi. Lalu, bagaimana jika ada yang tetap menggunakan frekuensi radio itu?

"Ini masuk tindak pidana. Kami akan tindak tegas," kata pria yang akrab dengan sapaan Nando itu ketika dihubungi.

"Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU Telekomunikasi akan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan."

Kominfo memutuskan mencabut izin penggunaan frekuensi karena INternux menunggak BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi sebesar Rp343,57 miliar dan First Media menunggak Rp364,84 miliar.

Baca juga: First Media dan Bolt Harus Ikut Lelang Ulang Bila Ingin Beroperasi Kembali

Minggu lalu, Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan bahwa pada evaluasi kinerja dan kewajiban operator, mereka menemukan baik Internux maupun First Media belum membayar BHP frekuensi selama dua tahun, yaitu pada 2016 dan 2017.

Pada awal minggu lalu, Kominfo mengatakan bahwa mereka akan memberikan waktu pada Internux dan First Media hingga Sabtu (17/11) untuk melakukan pembayaran. Namun, hingga tanggal itu berakhir, keduanya belum membayar tunggakan BHP frekuensi.

Saat berita ini ditulis, baik Internux maupun First Media belum memberikan tanggapan atas keputusan Kominfo ini. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More