Pemerintah Ikut Aktif Sukseskan Pemilu 2019

Penulis: (Nrj/P-3) Pada: Minggu, 18 Nov 2018, 08:15 WIB Politik dan Hukum
Pemerintah Ikut Aktif Sukseskan Pemilu 2019

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal itu dia sampaikan pada acara Rakornas KPU RI di Ecovention Ancol, Jakarta, kemarin.

"Saya kira ini tahapan-tahapan harus kita kerjakan secara bersama-sama. Melakukan sosialisasi dari setiap tahapan. Setidaknya peran pemerintah mulai presiden sampai kepala desa, RW/RT harus ikut menyosialisasikan tahapan ini," tegas Tjahjo.

Menurut dia, Pemilu serentak 2019 merupakan salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menggelar pelaksanaan pemilu yang lebih substansial dan berkualitas demi kuatnya demokrasi.
"

Berdasarkan Pasal 4 UU No 7 Tahun 2017, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kami sangat percaya KPU mampu melaksanakan Pemilu serentak 2019 dengan baik," harapnya.

Tjahjo menuturkan UU No 7 Tahun 2017 merupakan penggabungan dari UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ia menambahkan, peraturan KPU (PKPU) yang dibuat KPU tidak ada yang menyimpang dari UU No 7 Tahun 2017. Semua aspek secara detail dikontrol secara 24 jam melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.

Mengenai PKPU tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digugat Oesman Sapta Odang ke Mahkamah Agung dan ke PTUN, ia mendorong KPU untuk menyelesaikannya. "Intinya, kita serahkan kepada KPU," katanya.

Ia pun mengapresiasi kinerja KPU yang telah sukses menyelenggarakan pilkada serentak secara aman dan lancar. Meskipun ada riak-riak yang terjadi di beberapa daerah, secara garis besar pelaksanaan pilkada serentak berjalan aman.

Tjahjo juga mengingatkan tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wajib membantu dan memfasilitasi penyelenggara pemilu.

Hal itu sesuai dengan Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017. "Bentuk bantuannya berupa penyiapan personel PPS, kelancaran transportasi, sarana dan prasarana, dan lainnya. Saya sudah rapat dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk bantuan fasilitas ini," ucap Tjahjo.

KPU menggelar rakornas di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kemarin, dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More