Pemerintah Ikut Aktif Sukseskan Pemilu 2019

Penulis: (Nrj/P-3) Pada: Minggu, 18 Nov 2018, 08:15 WIB Politik dan Hukum
Pemerintah Ikut Aktif Sukseskan Pemilu 2019

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal itu dia sampaikan pada acara Rakornas KPU RI di Ecovention Ancol, Jakarta, kemarin.

"Saya kira ini tahapan-tahapan harus kita kerjakan secara bersama-sama. Melakukan sosialisasi dari setiap tahapan. Setidaknya peran pemerintah mulai presiden sampai kepala desa, RW/RT harus ikut menyosialisasikan tahapan ini," tegas Tjahjo.

Menurut dia, Pemilu serentak 2019 merupakan salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menggelar pelaksanaan pemilu yang lebih substansial dan berkualitas demi kuatnya demokrasi.
"

Berdasarkan Pasal 4 UU No 7 Tahun 2017, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kami sangat percaya KPU mampu melaksanakan Pemilu serentak 2019 dengan baik," harapnya.

Tjahjo menuturkan UU No 7 Tahun 2017 merupakan penggabungan dari UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ia menambahkan, peraturan KPU (PKPU) yang dibuat KPU tidak ada yang menyimpang dari UU No 7 Tahun 2017. Semua aspek secara detail dikontrol secara 24 jam melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.

Mengenai PKPU tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digugat Oesman Sapta Odang ke Mahkamah Agung dan ke PTUN, ia mendorong KPU untuk menyelesaikannya. "Intinya, kita serahkan kepada KPU," katanya.

Ia pun mengapresiasi kinerja KPU yang telah sukses menyelenggarakan pilkada serentak secara aman dan lancar. Meskipun ada riak-riak yang terjadi di beberapa daerah, secara garis besar pelaksanaan pilkada serentak berjalan aman.

Tjahjo juga mengingatkan tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wajib membantu dan memfasilitasi penyelenggara pemilu.

Hal itu sesuai dengan Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017. "Bentuk bantuannya berupa penyiapan personel PPS, kelancaran transportasi, sarana dan prasarana, dan lainnya. Saya sudah rapat dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk bantuan fasilitas ini," ucap Tjahjo.

KPU menggelar rakornas di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kemarin, dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Berita Terkini

Read More

Poling

Minggu (17/2) akan digelar debat kedua Pilpres 2019. Debat kali ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Menurut Anda siapa yang akan unggul dalam debat kedua ini?





Berita Populer

Read More