LPOI Minta Polri Bertindak Tegas

Penulis: (Ant/P-3) Pada: Minggu, 18 Nov 2018, 08:00 WIB Megapolitan
LPOI Minta Polri Bertindak Tegas

MI/PIUS ERLANGGA

KETUA Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pro-aktif terkait dengan maraknya bendera atau tulisan 'Ganti Presiden' dan 'Ganti Sistem Khilafah'. Ia meminta jangan ada unsur pembiaran.

"Jelas-jelas ada tulisan 'Ganti Sistem Khilafah', 'Turunkan Jokowi', 'Ganti Presiden', kok enggak ditangkap? Ganti presiden enggak boleh, kecuali nanti kalau sudah melalui konstitusi, boleh," ujar Said di Kantor LPOI, Jl Kramat, Jakarta Pusat, kemarin.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menjadi pembicara dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Said, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) harus diselesaikan 5 tahun. Hal itu sesuai dengan sistem presidensial yang dianut sistem pemerintahan di Indonesia.

"Kalau sekarang turunkan Jokowi, enggak boleh dong. Sistem presidensial harus diselesaikan 5 tahun. Kita ini bukan sistem perlementer. Yang heran, polisi seakan-akan membiarkan," tegasnya.

Sekretaris Jenderal LPOI Lutfi A Tamimi mengatakan LPOI meminta semua pihak peserta pemilu agar tidak menggunakan bendera tauhid atau menjadikan agama sebagai alat politik selama kampanye Pemilu 2019.

"LPOI meminta kampanye tidak memakai bendera tauhid atau memakai agama untuk alat politik," kata Lutfi.

Menurut dia, pemakaian bendera tauhid dalam kampanye berpotensi memicu gesekan antarpendukung peserta pemilu. Pelaksanaan kampanye, sambung dia, seharusnya cukup memakai bendera partai.

"Nantinya jadi perang di lapang-an gara-gara bendera tauhid. Tidak boleh bawa-bawa agama. Biar pakai bendera Demokrat, Golkar, semua terserah, tapi jangan pakai bendera tauhid. Sudah cukup kemarin itu pelajaran, jangan diulangi lagi,"  imbuh Lutfi.

Ia meyakini isu agama yang dijadikan sebagai alat politik cenderung menciptakan polarisasi di masyarakat. Oleh sebab itu, para elite politik seharusnya mengedepankan kampanye damai dan tidak menciptakan konflik.

"Kita jangan sampai nanti ribut, konflik agama segala macam. Kasihan ormas, setiap ada pemiliham segala macam, yang ribut nanti ormas. Kami enggak mau," kata Lutfi.

Senada dengan Said Aqil, ia meminta pemerintah, khususnya penyelenggara pemilu dan kepolisian, untuk menindak tegas pihak-pihak yang menggunakan isu agama dalam kampanye.

"Kami juga minta ketegasan pemerintah RI. Tidak boleh ada kampanye bendera tauhid. ini tidak ada urusan. Mereka bicara tentang kursi, bukan tentang agama," ucapnya.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More