Pendidikan Politik untuk Anak

Penulis: (Riz/M-1) Pada: Minggu, 18 Nov 2018, 07:15 WIB Weekend
Pendidikan Politik untuk Anak

MI/ADAM DWI

DENGAN berpakaian batik, Burhanuddin Muhtadi menyapa ramah Media Indonesia di kantornya yang bertempat di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Kantor Indikator Politik Indonesia siang itu tampak sepi, hanya beberapa staf yang tampak sibuk bekerja dan berdiskusi di bagian belakang dan lantai 2 kantornya. Dengan gaya bicara yang santai tapi lugas, Burhanuddin membuat pembahasan mengenai politik Indonesia menjadi obrolan yang mengasyikkan.

Tidak hanya itu, Burhanuddin juga terbuka berbagi kisah sebagai orangtua. Sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia akademisi terutama perpolitikan, pria kelahiran Rembang, 15 Desember 1977 itu mengaku, dalam memberikan pendidikan politik ke anak-anaknya, dirinya memberikan kebebasan. Ayah tiga orang anak tersebut membebaskan anaknya membaca buku apa pun tanpa dibatasi.

"Saya orang yang demokrat, saya tidak pernah melarang anak saya membaca buku atau ide-ide dari perspektif mana pun. Jadi, buat saya pada masa formasi perkembangan mereka yang penting adalah membaca buku dari sisi mana pun, jadi tidak saya batasi apa pun apa yang mereka baca," ungkap suami dari Rahmawati itu.

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menjelaskan, proses membaca tersebut akan memancing anak-anaknya untuk mengimajinasikan dunia.

"Ketika mereka membaca buku, pasti ada ketidakpuasan pada hal-hal yang tidak terjawab dalam buku yang mereka baca dan pada titik itu mereka akan terpancing untuk menuliskan keluh kesahnya dan ketika mereka sedang menulis, mereka tidak lagi berimajinasi, tapi menciptakan dunianya," imbuh pria yang mendapat gelar master dan PhD dari Australian National University itu.

Tidak hanya itu, Burhan pun merasa beruntung pernah berkesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri sehingga anak-anaknya pun memiliki kesempatan untuk menyenyam pendidikan di luar negeri.

"Saya punya keuntungan membuat anak-anak saya mendapatkan pendidikan ke luar negeri, hal-hal yang sifatnya mendasar terkait multikulturisme, pluralisme, itu mereka sudah dapatkan bertahun-tahun di Australia. Jadi, tinggal saya beri kebebasan kepada mereka untuk menulis, membaca, menonton, apa yang mereka mau. Saya biarkan saja mereka mau nonton apa dan kesimpulan yang ditarik setelah menonton, terserah mereka," pungkasnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More