Kementerian PPPA Nilai Perkawinan Anak Melanggar HAM

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Jumat, 16 Nov 2018, 21:05 WIB Humaniora
Kementerian PPPA Nilai Perkawinan Anak Melanggar HAM

Thinkstock

PERKAWINAN anak yang masih terjadi dan tinggi di Indonesia dinilai merupakan pelanggaran hak anak. Lebih dari itu, dapat dimasukan pada kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Perkawinan anak melanggar hak anak, berarti melanggar HAM juga. Sebab, hak anak merupakan bagian dari HAM," tegas Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada workshop bertajuk 'Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak' yang digelar Kementerian PPPA bersama United Nations Population Fund (UNFPA) di Jakarta, Jumat (16/11).

Selain itu, menurut Lenny, perkawinan anak dapat menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada Tujuan ke-5 yakni menghapuskan semua praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak.

"Jadi perkawinan anak harus dicegah karena menjadi keperihatinan dunia," cetusnya.

Lenny mengaku prihatin dan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 yang menunjukkan data perkawinan anak meningkat dari 23% pada 2015 menjadi 25,71 pada 2017.

Dengan data tersebut, lanjutnya, maka perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 tertinggi di kawasan ASEAN. Tentang peringkat ke-7 dunia itu, ia merujuk data UNICEF 2016.

Mengutip kembali BPS, dia mengemukakan terdapat 23 provinsi yang persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin dan yang umur perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun. Namun begitu, terdapat 5 propinsi yang berhasil menekan perkawinan anak yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dia mengutarakan sejumlah dampak perkawinan anak berpengaruh negatif pada pendidikan dan kesehatan anak.

"Pada pendidikan, anak-anak kita akan drop out sekolah dan akan mengancam angka partispasi kasar atau APK sekolah. Selain itu, program wajib belajar pemerintah untuk program 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun dapat tidak tercapai," paparnya.

Sedangkan dampak kesehatan, maka sang ibu yang masih anak-anak akan berebut gizi dengan anaknya sehingga terjadi risiko gizi buruk, stunting, dan penyakit lainnya.

Dampak lainnya, secara ekonomi karena tidak mempunyai keahlian terpaksa bekerja demi menghidupi keluarga dengan berbayar yang rendah.
"Akibatnya terjadilah kemiskinan dengan kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan," tukasnya.

Lenny menjelaskan sejumlah langkah telah dilakukan Kementerian PPPA antara lain melakukan advokasi mendorong inisiatif bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kantor Staf Presiden untuk revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pasal menaikkan usia perkawinan dan pasal membatasi dispensasi.

Dr Suharyati, pembicara dan konsultan UNFPA, menambahkan, dari 5 provinsi yang berhasil menekan perkawinan anak terdapat 2 kabupaten memiliki komitmen tinggi yakni Rembang dan Gunung Kidul yang melibatkan bupati.

"Kedua kabupaten ini berkampanye mencegah perkawinan anak ke seluruh desa," ungkapnya.

Adapun Kabupaten Lombok Utara berkomitmen pada anggaran dan Maros pada pendampingan LSM.

"Selain itu, ada daerah yang memiliki pendekatan pondok pesantren menangkal perkawinan anak di Pamekasan," pungkas Suharyati. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More