9 Ribu Pemilih Potensial belum Masuk DPTHP

Penulis: (LD/PO/N-1) Pada: Sabtu, 17 Nov 2018, 03:00 WIB Nusantara
9 Ribu Pemilih Potensial belum Masuk DPTHP

ANTARA FOTO/ Kahfie kamaru

DAFTAR pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap II telah dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada perubahan DPT kembali. Bahkan, KPU Banyumas, Jawa Tengah, menyatakan masih ada potensi pemilih hingga 9 ribu warga yang masih belum melakukan perekaman KTP-E.

Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setyadi mengatakan hal itu memungkinkan dengan berbagai kondisi. “Misalnya, kami mendapat informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Banyumas bahwa ternyata masih ada 9 ribu warga yang belum melakukan perekaman KTP-E. Karena itu, kami mendorong agar Dindukcapil segera melakukan perekaman. Dinas menyanggupi dan siap untuk jemput bola ke desa-desa,” kata Imam, Jumat (16/11).

Menurut dia, data tambahan DPT tersebut nantinya bakal diakomodasi pada DPT tambahan yang ditetapkan pada H-30 pelaksanaan pemungutan suara. Karena itu, pihaknya terus berusaha untuk menyisir kemungkinan warga yang belum memiliki KTP-E sehingga nantinya kalau sudah perekaman dapat menyalurkan hak pilihnya.

Sebelumnya, KPU Banyumas memasukkan 35 ribu lebih pemilih baru dalam DPTHP, sebagian besar ialah kaum milenial. Hanya saja, meski ada tambahan 35 ribu lebih pemilih baru, tambahan jumlah di DPTHP hanya sekitar 27 ribu lebih. Sebab, ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia dan pindah alamat.

Sementara itu, KPU Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menunda penetapan DPTHP tahap II lantaran ditemukan banyak persoalan. Penundaan itu merupakan kali kedua sejak 14 November lalu. Pleno penetapan DPTHP tahap II di kantor KPU berlangsung hingga Kamis (15/11) tengah malam. “Ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan atas rekomendasi Bawaslu,” kata Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna, kemarin. (LD/PO/N-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More