TKN Jokowi-Amin Soroti DPT Jakarta dan Jabar

Penulis: Akmal Fauzi Pada: Jumat, 16 Nov 2018, 19:06 WIB Politik dan Hukum
TKN Jokowi-Amin Soroti DPT Jakarta dan Jabar

MI/Akmal Fauzi

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyoroti perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) (DPTHP-2) di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dua dari enam provinisi yang belum selesai rekapitulasi DPTHP-2 itu dinilai bisa potensi bermasalah.

“Yang kami sangat serius detil nanti dengan partai koalisi adalah Jawa Barat dan Jakarta. Salahsatunya karena ini angka pertambahannya cukup signifikan,” kata Putu di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Jum’at (16/11)

Putu mengklaim Jawa Barat dan Jakarta merupakan provinisi yang angka pertambahannya cukup signifikan. Ia mengkhawatirkan penambahan ini lantaran DPT pada Pilkada di dua wilayah itu dimasukkan ke Pemilu Serentak 2019.

“Beberapa potensi yang bisa menyebabkan apakah pilkada yang dulu yang ter-exit (keluar) dari DPT lalu baru sekarang dipungut lagi mereka.sangat mungkin itu. Nah ini kan penyelenggara negara harus tajam kenapa ada pertambahan signifikan,” kata Komisioner KPU periode 2007-2012 itu.

Ia juga mencontohkan, di Pilkada DKI Jakarta ada masalah di DPT yang tercatat di pemilu 2014 namun tidak masuk di DPT pilkada DKI 2017.

“Saya berani mengatakan sebagai mantan penyelenggara, waktu itu ada dari 150 orang mereka angkat KTP tercatat di pilpres 2014 tapi tidak terdaftar di DPT pilkada DKI. Artinya ada political error. Ada yang membuang. Kalau ini yg terjadi pemilihnya dibuang kan bahaya buat kita,” jelasnya

Sementara itu, di Jakarta, kata Putu yang juga menjadi perhatian lantaran provinsi itu merupakan pusat pemerintahan. Padahal, kata dia, dari sisi sistem dan IT tidak bermasalah.

"Termasuk Jakarta, kenapa kemudian menjadi terlambat. Padahal ini daerah episentrum yang dari sisi IT tidak ada masalah," ujarnya.

Hal-hal seperti itu, kata dia, harus menjadi sorotan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Ia berpesan agar proses pendataan pemilih tetap bebas dari kendala non teknis seperti dana, sistem IT, hingga koordinasi antar pihak.

“Untuk itu agar segera dipetakan potensi persoalan, dilakukan inventarisasi, dicari solusi yang efisien dan efektif sehingga tidak menimbulkan kecurigaan," kata Putu. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More