Kebijakan BI akan Tetap Konservatif

Penulis: Fetry Wueyasti Pada: Jumat, 16 Nov 2018, 15:55 WIB Ekonomi
Kebijakan BI akan Tetap Konservatif

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

BANK Indonesia tetap dengan kebijakan konservatif. Hal itu melihat kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS, Fed Fund Rate, akan masih berlanjut sebanyak tiga kali di 2019.

Terlebih lagi, dampak negatif dari defisit transaksi berjalan Indonesia masih menghantui. Efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengatasinya memerlukan waktu lebih lama.

Para ekonom memprediksi ekonomi dunia akan melambat tahun depan. Bank Dunia juga telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% menjadi 3,7% di tahun 2019 dan kembali melambat ke 3,6% di 2020.

Penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi AS yang sudah kepanasan dari 2,2% di 2017 menjadi 2,9% di 2018 dan diprediksi turun ke 2,6% di 2020.

Suku bunga AS masih akan direncanakan naik, menurut bank sentral AS Federal Reserve, menyentuh target 2,25%-2,5% di 2018 dan sekitar 3%-3,25% di 2019. Langkah kebijakan ini akan berdampak pada roda perekonomian AS.

Begitu pula perlambatan ekonomi terjadi di Eropa dari tumbuh 2,5% di 2017, lalu  2% di 2018, hingga ke 1,8% di 2019. Ini terjadi meskipun Eropa belum mengenakan pengetatan moneter.

Di negara Asia, Jepang pun mengalami hal serupa dari tumbuh 1,8% di 2017 menjadi 1,1% di 2018, dan diproyeksi stagnan dengan kecenderungan turun menjadi antara 1%-1,1%. Demikian juga Tiongkok yang turun ekonominya dari tumbuh 6,9% di 2017 menjadi 6,6% di 2018 dan menjadi 6,3% di 2019.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan sikap Bank Indonesia yang konservatif bercermin dari awal 2018 ketika dengan kuatnya sinyal kenaikan 4 kali suku bunga AS. Namun pasar masih prediksi hanya ada dua kali kenaikan.

Pada akhirnya bank sentral AS benar-benar menaikkan suku bunga empat kali dan pasar harus  menyesuaikan. Dampaknya, terjadi penguatan nilai tukar dolar AS.

"Jadi Bank Indonesia mengambil sikap konservatif bahwa kemungkinan AS akan menaikan suku bunga sebanyak 3 kali sehingga kami harus tetap prudent," ujarnya dalam acara Outlook Economy 2019 di Jakarta, Jumat (16/11).

Mirza mengingatkan Indonesia masih membutuhkan banyak devisa/valas karena neraca transaksi berjalan yang defisit. Dengan begitu, harus bersiap diri sebelum terjadi perubahan suku bunga AS lebih lanjut.

Indonesia butuh menaikkan suku bunga untuk menaikkan arus investasi asing ke dalam negeri. Pasalnya, meski inflasi terkendali, defisit neraca perdagangan masih lebar dengan angka ekspor impor barang dan jasa negatif.

"Sejak 2013 The Fed telah beri aba-aba kenaikan suku bunga mereka. Maka kami harus menaikkan suku bunga dengan agresif sejak Mei dan kendalikan neraca perdagangan, sehingga devisa bisa masuk melalui FDI (penanaman modal asing)," tutur Mirza.

Meski begitu, Mirza juga mempertanyakan neraca transaksi berjalan yang justru makin melebar defisitnya. Padahal, pemerintah telah melakukan upaya pengendalian impor dan mendorong ekspor dan pariwisata untuk mendapat devisa.

"Pemerintah dalam rangka mengurangi impor minyak sekarang mendorong program Biodiesel 20. Bagaimana outlook-nya? Benarkah B20 bisa kurangi impor BBM impor? Karena neraca minyak kita defisit terus," tukas Mirza. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More