HGB di Pulau Reklamasi Sah

Penulis: M.Taufan SP Bustan Pada: Jumat, 16 Nov 2018, 08:00 WIB Megapolitan
HGB di Pulau Reklamasi Sah

MI/M Taufan SP Bustan

PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya menolak gugatan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) saat sidang putusan di PTUN Jakarta, kemarin.

Dalam keputusannya, majelis hakim menilai penggugat, dalam hal ini KSTJ, tidak memiliki kewenangan atas hak guna bangunan (HGB) di Teluk Jakarta, sehingga menjadi pertimbangan majelis hakim untuk ditolak.

Juru bicara PTUN Jakarta Tri Cahya Indra Permana menjelaskan, surat keputusan Kepala Kantor BPN Jakarta Utara dengan No 1697/HGB/BPN-09.05/2017 menjadi objek ­sengketa yang digugat KSTJ.

Menurut Tri Cahya, surat keputusan itu memberikan HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah.

“Jadi HGB itu untuk tanah seluas kurang lebih 3,12 juta meter persegi yang berada di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara,” ungkap Tri saat dimintai konfirmasi di Jakarta.

Oleh karena itu, berdasarkan majelis hakim yang diketuai Edi Septa Surhaza menegaskan, penggugat yang dalam hal ini ialah KSTJ tidak berhak atas tanah yang digugat.

Selain itu, kata Tri, majelis hakim berpendapat penggugat juga bukan merupakan pemilik tanah yang kemungkinan ada tumpang tindih terhadap ­diterbitkannya objek sengketa.

“Dan dalil penggugat tentang pencemaran lingkungan dari tergugat hanya anggapan yang tidak terbukti,” terang Tri.

Lebih lanjut Tri mengatakan, penggugat juga tidak dapat membuktikan dalam ­persidangan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi ­kesalahan dari tergugat dalam hal ini PT Kapuk Naga Indah.

“Atas terbitnya objek sengketa tergugat tidak bisa menunjukkan hak atas tanah tersebut. Itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk menolak gugatannya,” papar Tri.

Tri menambahkan majelis hakim menerima eksepsi tergugat dan penggugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan.

“Jadi sekalian menolak segala gugatan penggugat, majelis hakim juga menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp436 ribu,” tandasnya.

KSTJ melayangkan ­gugatan pemberian HGB D Pulau ­Reklamasi atas nama PT Kapuk Naga Indah ke PTUN Jakarta ­Timur pada 27 April 2018. Itu merupakan gugatan kedua yang dilayangkan KSTJ.

Mereka harus mencabut gugatan pertama lantaran objek gugatan tak sesuai dengan SK HGB yang berlaku. Penyebabnya Kantor Pertanahan Kota Administasi Jakarta Utara selaku pihak yang mengeluarkan HGB merevisi nomor surat ­keputusan HGB tersebut. Revisi dilakukan karena kesalahan  penomoran surat yakni pada tahun surat dari nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 menjadi 1697/HGB/BPN-09.05/2017.

Pulau D yang menjadi objek sengketa merupakan salah satu dari empat pulau buatan yang sudah dibangun di Teluk Jakarta. Selain Pulau D, tiga pulau lainnya adalah Pulau C, Pulau N, dan Pulau G. Sementara empat pulau lainnya yakni Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G telah memiliki izin ­pelaksanaan reklamasi.

Pemprov DKI sebelumnya telah mengizinkan reklamasi 17 pulau, namun kemudian Gubernur Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau lainnya. Empat pulau yang telah terlanjur dibangun tetap dibiarkan lantaran Anies khawatir pembongkaran pulau itu justru akan semakin merusak ekosistem alam sekitarnya.

Pemanfaatan pulau yang telah dibangun tersebut baru akan diputuskan melalui perda yang akan disusun Pemprov DKI Jakarta setelah ­penyusunan Rencana Zonasi ­Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau ­Kecil (­RZWP3K) selesai pada ­Desember 2018. (J-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More