Wali Kota Pangkalpinang Diminta Atasi Banjir dan TPA

Penulis: Rendy Ferdiansyah Pada: Kamis, 15 Nov 2018, 11:20 WIB Nusantara
Wali Kota Pangkalpinang Diminta Atasi Banjir dan TPA

ANTARA

GUBERNUR Provinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan mengingatkan permasalahan banjir dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan masalah paling krusial yang harus diantisipasi agar dapat mengubah wajah Pangkalpinang 5 tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Erzaldi dalam sambutanya di sela-sela pelantikan Maulan Aklil dan Muhammad Sopian sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang periode 2018-2023.

"Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru saya lantik ini, saya minta cepat mengubah wajah Ibu kota Provinsi ini, tentunya bergandengan tangan dengan (pemerintah provinsi)," kata Erzaldi, Kamis (15/11).

Erzaldi melanjutkan, beberapa permasalahan yang butuh penanganan cepat ialah banjir dan tempat pembungan akhir (TPA).

"Banjir ini setelah kita hitung-hitung dananya harus Rp600 miliar, kalau menggunakan APBD Pangkalpinang sudah pasti tidak mampu. Maka, kita akan bersama-sama menanganinya, termasuk juga kabupaten tetangga seperti Bangkat Tengah dan Bangka," ungkap dia.

Bukan hanya masalah banjir ini, lanjut Gubernurnur, masalah TPA ini juga butuh penanganan khusus.

"Malu kita bau TPA kemana-mana, Pak Maulan dan Pak Sopian harus bergerak cepat mengantisifasinya tentu sesuai aturan," ucap Erzaldi.

 

Baca juga: DJP Sumsel Babel Sita Serentak Aset Penunggak Pajak

 

Sementara, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Akli, mengatakan ia bersama wakilnya akan akan berusaha dalam lima tahun kedepan memerbaiki wajah kota Pangkalpinang khususnya penanganan banjir dan TPA ini.

"Insyallah banjir dan TPA ini akan menjadi penanganan khusus untuk kami berdua, selain program-program yang sudah ada di visi misi kami," kata pria yang akrab di sapa Molen ini. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More