Bawaslu Sumbar Protes Penetapan DPTHP2 untuk Pemilu 2019

Penulis: Yose Hendra Pada: Kamis, 15 Nov 2018, 10:55 WIB Nusantara
Bawaslu Sumbar Protes Penetapan DPTHP2 untuk Pemilu 2019

MI/Ramdani

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Barat memprotes keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat yang menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP2) Pemilu 2019 sebanyak 3.641.761 pemilih, dalam Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPTHP2 di Padang, semalam.

Komisioner Bawaslu Vifner mengatakan masih ada data pemilih yang tidak singkron antara KPU dan Bawaslu, sehingga pihaknya meminta penetapan DPTHP2 ditunda hingga data sudah benar-benar bersih..

"Ada 1.800 data diragukan atau belum masuk DPT, sebaiknya ditunda, atau KPU dalam waktu satu jam bisa merapikannya, monggo ditetapkan," tutur Vifner.

Meski demikian, KPU Sumatra Barat tetap memutuskan DPTHP2 sebanyak 3.641.761 pemilih. Angka ini didapat setelah terjadi penambahan pemilih dibanding penetapan DPTHP1 pada September lalu sebanyak 3.464.152 pemilih yakni DPTHP1 ke DPTHP2 bertambah 177.609 pemilih.

Di samping itu, sejumlah pengurus partai politik juga meminta pentetapan tetap dilanjutkan. Alasannya perbaikan data pemilih belum final. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan.

Anggota KPU Sumbar, Nova Indra, mengatakan sebelumnya KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan DPTHP2 dari sejak 11, 12 hingga 13 November 2018.

"Semua rekomendasi Bawaslu sudah ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten/kota, sehingga DPTHP2 bisa untuk ditetapkan, jadi tidak ada alasan Bawaslu menunda penetapan DPTHP2," bilangnya.

Penetapan DPTHP2, sebutnya, terjadi penambahan pemilih dibanding penetapan DPTHP1 pada September lalu.

"Sebanyak 3.464.152 pemilih yakni DPTHP1 ke DPTHP2 bertambah 177.609 pemilih," ucapnya.

Nova Indra mengatakan sah-sah saja masih ada catatan baik dari Bawaslu dan Partai Politik terhadap data pemilih ini KPU Sumbar tetap mencermati data pemilih ini.

"Untuk KPU kabupaten/kota kami minta berkoordinasi dengan Bawaslu dan partai politik untuk menyelesaikan data pemilih ini," ujarnya.

 

Baca juga: Desa Siluman di DPTHP Rote Ndao

 

Sementara Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, mengatakan KPU tetap menerima masukan dan klarifikasi data pemilih dari seluruh pihak terkait.

"Kami terus bekerja untuk menyempurnakan data pemilih ini. Kami meyakini masih ada masyarakat yang belum terakomodasi di data pemilih," katanya.

Amnasmen menambahkan pihaknya akan terus mencermati adanya penambahan DPT. Menurutnya, potensi besar akan bertambah terdapat pada daftar pemilih khusus.

"Tentu saja mereka yang memiliki atau akan berpotensi mendapat KTP, atau sekarang masih melakukan proses pendataan. Hak mereka akan kita masukan dalam daftar pemilihan khusus," pungkasnya. (OL-3)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More