Buruh Cimahi Ingin UMK Naik 20%

Penulis: (DG/Ant/N-2) Pada: Kamis, 15 Nov 2018, 06:15 WIB Nusantara
Buruh Cimahi Ingin UMK Naik 20%

Ilustrasi

RATUSAN buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) berunjuk rasa di Kantor Pemkot Cimahi, kemarin. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap PP 78 Tahun 2015 yang menjadi patokan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019.

Ketua Kasbi Cimahi, Siti Eni, mengatakan, pihaknya sangat kecewa kepada pemerintah yang masih memberlakukan PP 78 Tahun 2015. Alasannya PP tersebut tidak tepat dijadikan landasan dalam menentukan upah minimum buruh.

“UMP dan UMK hanya naik sebesar 8,03%. Sementara hitungan dari kami, buruh pantas menerima kenaikan sebesar 20%,” kata Siti.

Dia menambahkan pihaknya memiliki survei tandingan yang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan sehingga besaran UMP 2019 yang hanya 8,03% dianggap tidak memihak kaum buruh.

Menurutnya, dengan nilai UMK saat ini sebesar Rp2,6 juta tak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari kaum buruh. Selain menolak PP 78 Tahun 2015, lanjut Siti, massa juga mendesak Pemkot Cimahi menjalankan Perda No 8 Tahun 2015.

“Kami meminta tambahan kenaikan upah 5% dari nilai upah minimum yang diterapkan pemerintah. Selain itu, tuntutan lainnya adalah penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing,” bebernya.

Terkait dengan protes para buruh menyangkut UMK, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupah­an menjamin kenaikan UMK pekerja setiap tahun. “Intinya gini, kenaikan upah menggunakan PP 78/2015 itu merupakan formula yang sudah sangat win-win,” kata Menaker di Semarang, menanggapi kembali terjadinya aksi protes buruh atas upah.

Menurut Hanif, regulasi tersebut sebenarnya menguntungkan bagi semua pihak, baik pengusaha, pekerja, maupun calon pekerja dengan menjamin keberlangsungan industri dan lapangan kerja. “Win-win buat pengusaha karena dengan formula PP, kenaikan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi memudahkan perusahaan melakukan perencanaan keuangan,” katanya.

Untuk calon pekerja juga menguntungkan karena mereka memiliki kesempatan masuk ke pasar kerja karena  terjaminnya keberlangsungan industri.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More