KPU belum Terima Salinan Putusan Perkara OSO di PTUN

Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Rabu, 14 Nov 2018, 18:45 WIB Politik dan Hukum
KPU belum Terima Salinan Putusan Perkara OSO di PTUN

MI/PIUS ERLANGGA

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku belum menerima salinan hasil putusan gugatan perkara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapto Odang (OSO) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Maka dari itu, Arief menyampaikan belum bisa menyampaikan tindak lanjut dari putusan tersebut. Akan tetapi, Arief menyampaikan segera mungkin mengkaji salinan putusan itu dan mengambil langkah apakah menerima putusan PTUN atau putusan MK.

"Tapi tim kami di persidangan sudah mengirimkan catatan-catatannya," kata Arief di Gedung KPU, Rabu (14/11).

Selain itu, setelah mendapatkan salinan dari putusan PTUN tersebut, Arief mengatakan akan mendengar pendapat dari para ahli untuk menjadi bahan pertimbangan oleh KPU.

Arief mengatakan langkah yang diambil harus tepat agar ke depannya tidak terjadi lagi kasus serupa yang melibatkan antarinstitusi hukum dan menimbulkan kericuhan di ruang publik.

"KPU akan segera ambil sikap dalam waktu dekat supaya tindak lanjutnya komprehensif dan tidak bertentangan. Kami harus kaji secara utuh seluruh salinan putusan baik dari MK, MA, dan PTUN supaya nanti tak ada perdebatan tentang tindak lanjut KPU," lanjut Arief.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang. Hakim pun meminta Komisi Pemilihan Umum selaku pihak tergugat untuk segera melaksanakan putusan.

Hakim menyatakan keputusan KPU RI tentang penetapan DCT seorang peserta pemilu DPD 2019 batal demi hukum. Sang pengadil pun memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut keputusan KPU tentang penetapan DCT seorang peserta pemilu DPD 2019.

"Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD 2019 yang mencantumkan nama Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap perseorangan peserta pemilu DPD 2019. Kemudian, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp336 ribu," pungkasnya. (OL-1)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More