Demokrat Tagih Balik Janji Prabowo-Sandiaga

Penulis: Akmal Fauzi Pada: Rabu, 14 Nov 2018, 18:05 WIB Politik dan Hukum
Demokrat Tagih Balik Janji Prabowo-Sandiaga

MI/Susanto

SEKRETARIS Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Partai Demokrat belum merealisasikan janjinya untuk berkampanye dengan calon presiden yang diusung, Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon justru menyindir janji Parti Gerindra yang sejauh ini belum direalisasikan.

"Itu sebenarnya materi yang paling besar dalam diskursus tiga hari ini pascapembekalan (caleg Demokrat). Jadi, kami Partai Demokrat juga bertanya kalian Gerindra kan juga pernah berjanji ke kami. Sudah kalian penuhi belum janji-janji kalian itu," kata Jansen, Rabu (14/11).

Jansen tidak menjelaskan janji Partai Gerindra yang dimaksud. Ia kemudian meminta Gerindra membandingkan apa yang sudah dilakukan Demokrat dengan memberikan rekomendasi pasangan Prabowo-Sandiaga di Pemilihan Presiden 2019 dengan janji Gerindra yang sejauh ini belum dipenuhi.

"Tanya saja ke Gerindra apa janjinya. Kalau janji itu kan tidak bisa diungkap ke publik. Jadi kalau kami ini sudah kok memberikan rekomendasi 10,19% suara kita ke dia dan itu sudah resmi daftar ke KPU. Prabowo-Sandi dan Gerindra apakah kalian sudah memenuhi janji ke Demokrat. Jangan menagih janji, kalau janjinya sendiri belum dipenuhi kan gitu," jelasnya.

"Jadi ini mutualisme, yang harus ditanya itu seharusnya ke Gerindra bagaimana cara kalian atau Prabowo-Sandi menyelamatkan tiga partai lain (Demokrat, PKS dan PAN) pendukung kalian. Jadi sudah seberapa jauh memang Pak Prabowo-Sandi mengkampanyekan Demokrat. Sama pertanyaan seperti kenapa Demokrat belum mengkampanyekan Prabowo kan begitu," jelasnya.

Sebelumnya, Muzani menyebut SBY telah berjanji akan mengampanyekan pasangan Prabowo-Sandi. Menurut Muzani, janji tersebut belum terealisasi hingga hari ini. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More