Perang Tarif Angkutan Daring Perlu Diwaspadai

Penulis: (Aya/E-3) Pada: Selasa, 13 Nov 2018, 03:30 WIB Ekonomi
Perang Tarif Angkutan Daring Perlu Diwaspadai

ANTARA FOTO/Basri Marzuki

PENERAPAN tarif terlalu rendah dan banjir promo penyedia aplikasi transportasi daring Grab dinilai berpeluang menciptakan perang tarif yang harus diwaspadai.

"Jika dibiarkan dan benar terjadi, mau tidak mau akan menyeret Go-Jek sebagai satu-satunya kompetitor di bisnis jasa transportasi daring berbasis aplikasi ini," kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Harryadin Mahardhika menanggapi tudingan kelompok mitra pengemudi kepada Grab soal tarif predator, kemarin.

Menurut dia, langkah itu dilakukan karena Grab masih punya kekhawatiran pasar dan mencoba mengejar Go-Jek dengan melempar berbagai promo yang memicu perang tarif karena ada asumsi Go-Jek sudah mampu menerapkan tarif yang bisa menjamin kesejahteraan pengemudi.

Karena itu, ia memperkirakan strategi perang tarif dari Grab bisa tak bertahan lama jika Go-Jek bisa menahan gempuran itu. Harryadin mengibaratkan perang tarif yang terjadi dengan 'game theory'.

"Saat kompetitor yang ditantang perang tarif mampu bertahan dari gempuran, justru yang akan merugi adalah si pemulai perang tarif," ujar pengajar dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia ini seperti dikutip dari Antara.

Ia menilai ekosistem bisnis yang dibangun Go-Jek saat ini sudah pada trek benar sehingga diharapkan perang tarif tak akan terjadi. "Saya melihat ekosistem dan eksistensi Go-Jek saat ini lebih matang ketimbang kompetitornya. Jadi, kalau mampu bertahan, game theory akan terjadi," kata Harryadin.

Sebelumnya, kelompok mitra pengemudi ojek daring menuding Grab telah menerapkan sistem tarif yang terlalu rendah. "Kami melihat tarif terlalu rendah dan promo terlalu banyak. Ini tindakan tarif predator dan bisa mematikan angkutan alternatif lain," kata Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksana.

Sementara itu, Sekretaris YLKI Agus Suyatno menyampaikan pemerintah harus turun tangan mengatur tarif batas atas dan batas bawah transportasi daring sebab dalam peraturan yang dibuat pemerintah belum memberi penjelasan pola penetapan tarif transportasi daring.

"Angkutan umum nondaring tarifnya ditentukan. Transportasi daring beda. Harus ada intervensi pemerintah agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat lalu merugikan mitra dan konsumen," tutupnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More