Pemerintah Akselerasi Perhutanan Sosial

Penulis: Fetry Wuryasti fetry Pada: Selasa, 13 Nov 2018, 03:00 WIB Ekonomi
Pemerintah Akselerasi Perhutanan Sosial

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

PEMERINTAH akan mendorong pencapaian program perhutanan sosial yang hingga November 2018 telah mencakup lahan seluas 2,13 juta hektare melalui sejumlah langkah akselerasi.

"Untuk meningkatkan capaian, kita akan terus melakukan langkah-langkah akselerasi melalui penyederhanaan prosedur dan perizinan, memperkuat kelembagaan dan kemitraan, memberikan pendampingan, dan membangun sistem monitoring dan evaluasi perhutanan sosial," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataannya seperti dikutip Antara.

Hal tersebut diungkapkan Darmin saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) perhutanan sosial kepada masyarakat di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda (Dago), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/11).

Dalam sambutannya, Presiden menuturkan setiap dirinya berkunjung ke daerah untuk mendengar aspirasi rakyat, urusan perhutanan sosial itu merupakan salah satu yang sering ia dengar. Untuk itu, ia pun memerintahkan agar mempercepat proses penyerahan SK.

Darmin menjelaskan program perhutanan sosial dirancang untuk memberikan hak akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria nasional dan mempercepat pemerataan ekonomi, terutama terkait dengan ketersediaan lahan bagi masyarakat kecil.

Melalui program itu, masyarakat tidak hanya diberikan akses kelola selama 35 tahun yang dapat diperpanjang dan diwariskan, tetapi juga mendapatkan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan pendampingan.

Harus diakui bahwa tidak mudah guna merealisasikan program ini dengan cepat setelah puluhan tahun terus terjadi konflik tenurial.

Skema hutan tanaman rakyat yang saat ini mencapai 320 ribu hektare merupakan sebuah lompatan karena sebelum 2015 baru tercapai 14 ribu hektare.

Ekonomi domestik

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan perhutanan sosial ialah program yang diarahkan Presiden untuk keberpihakan kepada masyarakat demi keadilan.

Keadilan dimaksud ialah keadilan ekonomi dengan cara memberikan akses bagi kesejahteraan material melalui akses kelola hutan yang dijamin pemerintah berupa surat keputusan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial.

"Arahan Bapak Presiden Jokowi juga bahwa akses lahan saja tidaklah cukup dan harus didukung oleh fasilitasi berupa sarana dan prasarana produksi bibit, kredit usaha rakyat, peralatan usaha, dan lain-lain," ungkap Siti.

Pendekatannya juga harus dilakukan dengan sistem klaster sehingga kelompok masyarakat akan bekerja dalam skala usaha ekonomi dan secara keseluruhan akan terbentuk pusat-pusat ekonomi domestik yang baru. "Jadi, perhutanan sosial akan menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani, masyarakat, keluarga, dan membangun ekonomi domestik," tandasnya.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan animo masyarakat terhadap perhutanan sosial sangat tinggi. Hal itu terlihat dari kehadiran masyarakat dari delapan kabupaten di Jawa Barat hingga 5.000 orang. Di hadapan Presiden, masyarakat bercerita tentang pemanfaatan akses lahan yang diberikan.

"Presiden memerintahkan percepatan akses karena rakyat menunggu. Untuk itu, program jemput proposal di tingkat desa dan verifikasi teknis dilakukan bersama-sama antara pemda, Perhutani, dan masyarakat," jelas Bambang. (Pol/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More