Indonesia kembali Pimpin Inisiatif Kesepakatan Negara Produsen Sawit

Penulis: Henri Siagian Pada: Sabtu, 10 Nov 2018, 22:07 WIB Ekonomi
Indonesia kembali Pimpin Inisiatif Kesepakatan Negara Produsen Sawit

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussels kembali memimpin upaya penandatanganan surat bersama oleh kedutaan besar negara produsen kelapa sawit kepada tiga intitusi Uni Eropa (UE) dan Presidensi Austria di Council of the European Union.   

Surat itu akan ditandatangani oleh perwakilan negara produsen kelapa sawit, antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Honduras, Kolombia, Ekuador, dan Nigeria

"Inisiatif menyusun posisi bersama melalui joint letter negara produsen sawit dilakukan dalam rangka pendekatan secara kontinu kepada ketiga institusi UE dalam menyikapi Renewable Energy Directive (RED II). Kepemimpinan Indonesia juga terefleksi dalam upaya kolektif lain dalam menanggapi RED II seperti joint demarche dengan berbagai pihak UE," kata Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel Dupito D Simamora berdasarkan keterangan resmi KBRI Brussels yang diterima di Media Indonesia, Sabtu (10/11).

Inisiatif mengeluarkan surat bersama adalah kali kedua sepanjang 2018. Dalam surat bersama pada 15 Februari 2018 merupakan upaya untuk menegaskan kembali joint concerns negara produsen sawit atas pengembangan kriteria Uni Eropa untuk mengidentifikasi high-risk dan low-risk biofuels yang dipandang dapat berpotensi untuk mendiskriminasi kelapa sawit.

Selain itu, surat bersama itu juga menegaskan metodologi Indirect Land Use Change (ILUC) yang digunakan UE tidak presisi dan dapat menjadi benchmark yang secara internasional dapat diterima.

Di lain pihak, jelas Dupito, negara produsen sawit juga meminta UE mempertimbangkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjamin hak negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, meniadakan kemiskinan, sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, negara produsen sawit juga hendak memastikan dialog antara UE dan produsesn kelapa sawit secara positif dan seimbang. "Dengan mempertimbangkan tujuan bersama dalam pencapaian SDGs 2030."  (A-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More