Definisi Sosok Pahlawan di Era Milenial Perlu Diubah

Penulis: (Gol/P-1) Pada: Minggu, 11 Nov 2018, 10:15 WIB Politik dan Hukum
Definisi Sosok Pahlawan di Era Milenial Perlu Diubah

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

PEMERINTAH perlu membuat kebijakan baru terkait dengan pendefinisian pahlawan di era milenial. Mekanisme itu tidak melulu untuk menetapkan seseorang sebagai pahlawan nasional, tapi juga bisa berupa penghargaan terhadap mereka yang dinilai berjasa besar di bidang masing-masing.

Demikian dikatakan sejarawan Bondan Kanumoyoso di sela-sela diskusi Superheroes: Inspirasi Kepahlawanan di Tengah Kemajemukan Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Kegiatan yang diselenggarakan komunitas Ngobrolin Indonesia itu juga menghadirkan beberapa narasumber, seperti Ren Anggun selaku aktivis Kabar Bumi, Direktur Eksekutif Kapal Perempuan Misi Misiyah, dan Direktur Eksekutif Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari Gita Syahrani.

Menurut Bondan, makna pahlawan di era milenial telah bergeser. Itu kaitannya dengan tantangan zaman yang dihadapi yang dianggap semakin luas.

“Beda dengan generasi saya yang menilai pahlawan adalah orang yang tentu berjasa besar buat negara, misalnya membela kemerdekaan dan kedaulatan yang ancamannya berasal dari luar,” kata dia.

Bagi generasi muda, sambung dia, musuh itu tidak konkret datang dari luar atau yang sifatnya mengancam kedaulatan. Generasi muda menghadapi pelbagai masalah yang menyangkut semua aspek dan sendi kehidupan, seperti lingkungan hidup, sosial, tenaga kerja, seni, dan teknologi.

“Makanya saya kira pemerintah sebaiknya membuat satu pendefinisian baru. Karena suatu masa kita akan mengalami krisis pahlawan kalau definisi tidak kita ubah, sementara pahlawan-pahlawan baru terus muncul. Tapi kan ini enggak terwadahi,” tukas Bondan.

Ren Anggun menambahkan bahwa gelar pahlawan juga bisa disematkan kepada buruh migran. Selain dicap sebagai sumber devisa negara, para tenaga kerja itu juga berhasil menyokong perekonomian terbesar, khususnya di wilayah perdesaan.

“Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan nasib buruh mig-ran, seperti persoalan hukum, ancaman hukuman mati, peleceh-an seksual, kekerasan fisik. Kita butuh perlindungan dan tidak menginginkan julukan pahlawan devisa,” ujar Ren.

Hal senada disampaikan Gita Syahrani. Menurutnya, pahlawan di generasi saat ini adalah mereka yang berani mengembalikan identitas lingkungan. Maklum, kasus pembalakan hutan terbukti berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More