Kementan Sebaiknya Fokus Urus Produksi

Penulis: (Cah/E-2) Pada: Minggu, 11 Nov 2018, 09:15 WIB Ekonomi
Kementan Sebaiknya Fokus Urus Produksi

ANTARA FOTO/Aji Styawan

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) diimbau untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan polemik terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan pangan, termasuk soal kebijakan impor 100 ribu ton jagung yang disepakati melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas), yang juga diajukan Kementan sendiri.

“Belajar dari kasus beras, sebaiknya tak perlu gembar-gembor surplus karena sistem pendataan dengan metode konvensional itu berpotensi meng-hadapi gangguan ­integritas data,” ujar Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, akan lebih baik jika Kementan fokus pada upaya menggenjot produksi dan penanganan pascapanen. Jangan terburu-buru menduga ada permainan. Akan semakin membingungkan nanti.

“Untuk sementara, sudahlah, jangan terlalu banyak komentar. Lebih baik fokus untuk memperhatikan kebutuhan (jagung) peternak. Juga fokus sosialisasikan dengan baik bahwa impor untuk meningkatkan cadangan, bukan untuk mengganggu petani,” tegas Alamsyah.

Menurut Alamsyah, impor jagung dibutuhkan karena kondisi di lapangan memang kurang pasokan. Walaupun berulang kali Kementan menyatakan bahwa saat ini surplus produksi jagung, kenyataan harga di lapangan tinggi dan para peternak sulit mendapatkan komoditas itu untuk kebutuhan pakan ternak.

“Meski banyak penolakan, walaupun dibilang surplus, tidak ada gunanya kalau barangnya tidak ada,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Peternakan dan Perikanan Anton J Supit juga mempertanyakan klaim surplus jagung oleh Kementan dan rencana impor jagung yang menjadi polemik.  

“Ada beberapa pertanyaan besar terkait klaim surplus jagung oleh Kementan. Kalau mereka bilang ada surplus 12,98 juta ton, tapi berada di wilayah yang bukan sentra peternakan, atau luar Jawa, ini banyak pertanyaan harus dijawab oleh mereka,” ujarnya seperti dikutip Antara, Jumat (9/11).

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More