Jokowi: Hoaks dan Fitnah di Jabar Tinggi

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Sabtu, 10 Nov 2018, 20:48 WIB Politik dan Hukum
Jokowi: Hoaks dan Fitnah di Jabar Tinggi

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

CALON presiden petahana Joko Widodo menggelar konsolidasi dengan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat, di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Sabtu (10/11).

Dalam konsolidasi tersebut, ia mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang tinggi penyebaran fitnah dan hoaks terhadapnya. Untuk itu, Jokowi meminta tim pemenangannya menangkal isu-isu tersebut.

"Fitnah dan hoaks di Jawa Barat akhir-akhir ini mulai menanjak tajam. Harus di-counter dengan baik," tandasnya.

Jokowi menyinggung berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Seperti tuduhan PKI, anti-Islam, antek asing dan aseng. Meski sudah lama ditujukan kepadanya, tuduhan-tuduhan itu semakin gencar dilempar pad tahun politik ini.

Sebagai petahan, lanjutnya, segala kebijakan pemerintahannya selalu dicari kekurangan dan kegagalannya oleh lawan politiknya. Oleh karena itu, ia meminta anggota TKD Jawa Barat untuk turut menjelaskan prestasi-prestasi pemerintah di samping juga menangkal isu negatif.

"Kesalahan pasti disorot, dicari kekuarangannya, kegagalannya. Kita harus pandai menjelaskan apa yang sudah kita lakukan, keberhasilan yang sudah dilakukan pemerintah,” ujarnya di hadapan ratusan pendukungnya.

Sementara, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku telah memetakan kelompok di Jawa Barat yang kerap menyebarkan fitnah dan hoaks.

Kendati demikian, ia optimis Jokowi-Ma'ruf bisa meraih suara yang banyak di provinsi yang pada Pilpres 2014 dimenangkan Prabowo Subianto. Namun dengan catatan, tuduhan-tuduhan itu bisa diredam tim pemenangan.

"Tugas kami ialah membangun brand agar ini bisa di-counter dengan informasi memadai. Titik-titiknya sudah teridentifikasi sebelah mana Jokowi masih isunya terdominasi oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran black campaign itu," tandasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More