Menag Tegaskan Tidak Ada Kesepakatan Soal Bendera Tauhid

Penulis: Ade Alawi Pada: Sabtu, 10 Nov 2018, 17:48 WIB Politik dan Hukum
Menag Tegaskan Tidak Ada Kesepakatan Soal Bendera Tauhid

MI/PIUS ERLANGGA

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan tidak ada kesepakatan antara Pemerintah dengan Ormas Islam tentang apa itu "bendera tauhid".

Ia menegaskan bahwa yang disepakati dalam pertemuan itu adalah semua pihak memuliakan "kalimat tauhid". Pasalnya, kata Menag, seiring kebebasan berekspresi, orang melakukan bermacam tindakan dengan menggunakan tulisan "kalimat tauhid".

"Ini tentu domain ulama untuk memberikan arahannya. Jadi, yang disepakati adalah bahwa kalimat tauhid harus dimuliakan. Tapi, bagaimana cara kita memuliakannya, di sini masih beragam pandangan," kata Menag usai upacara Peringatan Hari Pahlawan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/11).

Sebelumnya, viral di media sosial adanya kesepakatan pada pertemuan antara pemerintah dengan sejumlah tokoh umat Islam di Kemenko Polhukam, Jumat, 9 November 2018, bahwa bendera tauhid bukan bendera terlarang.

Pertemuan itu dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menag Lukman Hakim Saifuddin, serta perwakilan PBNU, MUI, FPI, dan sejumlah ormas Islam lainnya.

Menurut Menag, banyak pertanyaan muncul di masyarakat. "Bolehkah kalimat tauhid dipasang di jaket, kaos, topi, stiker, bendera, dan lainnya yang saat digunakan justru berpotensi terhinakan karena dikenakan tidak pada tempatnya?" tanya Menag.

Dia menilai bahwa hal itu menjadi domain para ulama, pimpinan MUI, dan tokoh ormas Islam untuk merumuskan ketentuannya.

"Ketentuan tersebut diperlukan agar didapat cara pandang yang sama di kalangan umat dalam memuliakan kalimat tauhid," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More