Kebijakan Pemerintah Tangani Defisit Neraca Berjalan sudah Tepat

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Sabtu, 10 Nov 2018, 12:30 WIB Ekonomi
Kebijakan Pemerintah Tangani Defisit Neraca Berjalan sudah Tepat

ANTARA/M Agung Rajasa

GURU Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Ari Kuncoro, mengatakan kebijakan pemerintah menangani defisit neraca perdagangan sudah baik. Hal ini belum teratasi sepenuhnya akibat perang dagang Amerika versus Tiongkok.

"Kebijakan pemerintah mengatasi defisit neraca berjalan sudah tepat," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (10/11).

Ia mengatakan kebijakan pemerintah mengatasi defisit neraca berjalan sudah baik namun perlu ditambah. Pasalnya persoalan ini belum terselesaikan akibat faktor dari luar.

"Yang menjadi masalah karena perlambatan ekonomi dunia akibat perang dagang AS-Tiongkok," ungkapnya.

 

Baca juga: Transaksi Modal dan Finansial Triwulan III Capai Surplus US$42 Miliar

 

Oleh sebab itu, ia menyarankan pemerintah supaya mengatur waktu impor BBM dan barang modal supaya defisit neraca berjalan tidak terus melebar. Kemudian perlu menggenjot sektor pariwisata untuk mendapatkan dana segar atau devisa.

"Perlu mengaturan timing dari impor barang yang berpengaruh besar terhadap neraca berjalan. Itu seperti BBM dan barang modal jangan dilakukan dalam waktu bersamaan," terangnya.

Selain itu, kata dia, persoalan defisit neraca berjalan yang sudah melebar menjadi US$8,8 miliar juga perlu ditangani lewat cara lain. Misalnya dengan menarik dana segar melalui devisa

Devisa yang cepat bisa diperoleh dengan cara menggaet wisatawan untuk berkunjung ke pusat-pusat pariwisata nasional. Kemudian juga membuat tujuan wisata baru untuk memperluas pasar tujuan wisata.

"Kemudian bisa ditambah dengan meningkatkan remmitance dari tenaga kerja di luar negeri untuk mengunakan bank BUMN," tutupnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More