Presiden Inginkan Rest Area Jual Produk Daerah

Penulis: Supardji Rasban Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 21:35 WIB Nusantara
Presiden Inginkan Rest Area Jual Produk Daerah

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, wali kota, dan bupati pada setiap rest area di sepanjang jalur tol menjual produk-produk daerah sebagai upaya membantu titik pertumbuhan ekonomi.

"Kami sudah perintahkan pada Menteri PURR, wali kota, dan bupati agar setelah ini selesai (pembangunan tol) ada rest area yang menjual produk-produk daerah atau makanan daerah. Tadi sudah ada usul dari wali kota dan bupati seperti menjual telor asin, tahu, sate Tegal, dan bawang merah dipajang di situ," kata Presiden Jokowi usai meresmikan jalan Tol Pemalang-Batang di Tegal, Jumat (9/11).

Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

"Bahwa yang ada di rest area itu tidak seperti yang dulu-dulu justru (dijual) produk-produk impor namun (kini) harus (dijual) brand lokal," katanya.

Kendati demikian, menurut Presiden, kadang-kadang (di rest area) memang diperlukan (produk impor) agar bisa menarik (pembeli) namun yang penting harus didominasi brand lokalnya atau daerahnya.

Terkait apakah pedagang yang menempati rest area di tol akan digratiskan atau tidak, Presiden Jokowi mengatakan masalah itu, nantinya akan dibicarakan oleh menteri dengan wali kota dan bupati.

"Siapa yang masuk (ke rest area), semuanya akan diseleksi," katanya.

Presiden mengatakan proyek pembangunan tol yang sudah selesai akan langsung diresmikan seperti Batang-Pemalang, Salatiga-Kartasura sebagai upaya persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2019.

"Kini terus November, Desember setiap minggu meresmikan jalan tol," katanya. (Ant/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More