Polisi Tunggu Laporan Mahasiswi UGM

Penulis: Ahmad Mustaqim Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 21:15 WIB Nusantara
Polisi Tunggu Laporan Mahasiswi UGM

thinkstock

KEPOLISIAN Daerah Istimewa Yogyakarta menunggu laporan mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) N yang menjadi korban pemerkosaan oleh rekannya S.

Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto, mengatakan, kasus yang dialami mahasiswa UGM bukan bagian delik aduan.

"(Korban) harus melapor kalau tak mau dirugikan," kata Yuliyanto saat dihubungi, Jumat (9/11).

Sampai hari ini, Yuliyanto mengatakan Polda DIY belum menerima laporan. Menurut dia, data laporan diperlukan untuk pengusutan kasus itu. Termasuk mencari data dari saksi mengenai kejadian.

"Data ini yang jadi dasar kami dalam mengusut kasus, termasuk dalam pemanggilan orang-orang terkait kasusnya. Bisa keluarganya ataukah teman," ujarnya.

Seorang mahasiswa UGM Yogyakarta berinisial N jadi korban pemerkosaan di lokasi kuliah kerja nyata (KKN) pada 2017 lalu. Kasus itu terungkap dalam laporan Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM.

Dalam laporan itu, N diduga diperkosa temannya berinisial S di pondok tempat menginap lokasi KKN di luar Pulau Jawa. Peristiwa itu terjadi saat keduanya hanya tinggal berdua di pondok.

Kepala Baguan Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani, mengakui kasus itu dan menyatakan telah membentuk tim investigasi. Pihak UGM mengklaim mengusahakan prinsip keadilan kepada korban.

Sementara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak UGM bertindak tegas kepada S sebagai pemerkosa. Pelaku pemerkosaan harus diproses pidana.

"Melihat sanksi akademik ataupun sanksi non pidana lain tidak serta merta menghilangkan sanksi pidana bagi oknum mahasiswa UGM yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada rekannya saat KKN," ujar Wakil Ketua LPSK, Askari Razak, dalam keterangannya pada Kamis (8/11). (Medcom/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More