Kewajiban B-20 Berlaku juga pada Swasta

Penulis: Cahya Mulyana Pada: Sabtu, 10 Nov 2018, 01:45 WIB Ekonomi
Kewajiban B-20 Berlaku juga pada Swasta

MI/Panca Syurkani

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan tidak ada pengecu­alian dalam kewajiban penggunaan 20% minyak sawit dalam solar atau Biodiesel 20 (B20) untuk siapa pun, termasuk bagi swasta.

“Kita sudah bicarakan itu dengan Menhub, dengan pengusaha, tidak ada pengecualian kecuali beberapa yang sudah diputuskan seperti persenjataan TNI dan beberapa pembangkit listrik di PLN,” ujar Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia meminta penundaan kewajiban penggunaan B20 untuk kapal dengan alasan tidak cocok untuk mesin kapal. Selain itu, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia mengajukan penundaan pemberlakuan B20 agar dilakukan penyesuaian lebih dahulu. “Kalau angkutan segede apa pun, kapal atau truk tidak dikecualikan, kok ujug-ujug swasta mau minta pengecualian,” kata Darmin.

Mulai 1 September 2018, pemerintah memberlakukan penggunaan B20 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 66 tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan beleid itu, seluruh kendaraan bermesin diesel wajib menggunakan B20 setelah sebelumnya hanya diwajibkan kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi atau public service obligation (PSO).

Kewajiban penggunaan B20 bertujuan menjembatani penghematan devisa, selain mengandalkan sektor pariwisata dengan menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara serta penerapan penyederhaan perizinan lewat online single submission untuk kemudahan berinvestasi. Adapun sosialisasi perluasan kewajiban penggunaan B20, pemerintah mengklaim sudah melakukannya 2,5 tahun lalu.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mul­yana, menambahkan kewajiban B20 telah menekan impor solar hingga 4.000 kiloliter (kl) per hari.  “Impor harian turun 4.000 kiloliter dibandingkan Januari-Agustus,” kata Rida.
Pemerintah, menurut dia, terus memantau implementasi B20 yang saat ini sudah digencarkan ke berbagai sektor industri dan transportasi.

Hingga kini, penggunaan biodiesel untuk PSO sudah mencapai 80%, tapi implementasi untuk non-PSO atau swasta belum tercatat secara resmi.

40% TKDN
Secara terpisah, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sebagai operator proyek unitisasi lapangan gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) menegaskan komitmennya dalam memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

“Khusus proyek engineering, procurement, and construction (EPC) dan gas processing facility (GPF), PEPC berkomitmen memonitor secara kontinu agar nilai TKDN minimal 40,03% dapat dicapai kontraktor RJJ (PT Rekind, Japan Gas Corporation, Japan Gas Corporation Indonesia),” kata Dirut PEPC Jamsaton Nababan, Jumat (9/11).

Sejauh ini proyek unitisasi lapangan gas JTB sudah mencapai 8% lebih, dari target berjalan 9% serta mendorong kontraktor lokal dan nasional untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa sepanjang memenuhi aspek administrasi, kompetensi teknis, harga kompetitif, dan delivery. .

Saat ini perkembangan proyek senilai US$1,547 miliar itu memasuki tahap konstruksi. Proyek EPC GPF dirancang dengan kapasitas 330 MMSCFD, yang ditargetkan selesai pada kuartal II 2021. Proyek JTB ini semula dirancang untuk menghasilkan penjualan gas sebesar 172 MMSCFD dan setelah dilakukan optimasi engineering diharapkan bisa menghasilkan penjualan gas sebesar 192 MMSCFD untuk meningkatkan penerimaan negara. (E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More