PDIP Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Berikan Bantuan Hukum Rizieq

Penulis: Micom Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 20:05 WIB Politik dan Hukum
PDIP Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Berikan Bantuan Hukum Rizieq

MI/MOHAMAD IRFAN

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemerintah, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi, terkait kasus yang menimpa pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

"Apa pun perbedaan sikap politik antara Habib Rizieq dengan pemerintahan Jokowi-JK, namun bantuan hukum yang diberikan kepada Habib Rizieq merupakan tindakan tepat. Sebab melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dijalankan jauh di atas perbedaan paham dan sikap politik. Setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, ketika sedang menghadapi persoalan hukum, maka pemerintahan negara Indonesia wajib hadir," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Jumat (9/11).

Menurut Hasto, hal yang sama pernah terjadi ketika pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

"Saat itu, Ustaz Abubakar Ba’asyir oleh tekanan politik negara adidaya diminta untuk diekstradiksi. Namun, Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan jawaban tegas bahwa sebagai Presiden tugasnya adalah melindungi warga negaranya. Padahal, secara politik kita tahu, ada perbedaan tajam sikap politik di antara keduanya," lanjut Hasto.

Karena itu, PDIP pun mengapresiasi apa yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla terhadap kasus Rizieq lantaran sudah sejalan dengan konstitusi.

Adapun pelajaran yang bisa dipetik dari kasus tersebut, kata dia, adalah setiap negara memiliki satu bendera nasional lambang supremasi kemerdekaannya, dan itulah yang seharusnya dihormati. Bendera Merah Putih merupakan satu-satunya bendera nasional dan lambang perjuangan mendapatkan kedaulatan politik kemerdekaan Indoneaia.

"Bendera Merah Putih itulah yang dikibarkan, sama halnya dengan Arab Saudi, hanya mengibarkan satu bendera nasionalnya," pungkasnya. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More