Anies Sebut Rumah DP 0% Jokowi Bukti Program DP Rp0 Realistis

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 19:54 WIB Megapolitan
Anies Sebut Rumah DP 0% Jokowi Bukti Program DP Rp0 Realistis

MI/M. Irfan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menilai rencana pemerintah pusat menyiapkan skema pembiayaan dengan uang muka 0 persen bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri sebagai bukti bahwa program rumah DP Rp0 di DKI Jakarta realistis.

"Alhamdulillah, artinya itu membuktikan bahwa memang ini pendekatan yang memang bisa dilakukan. Dulu kan banyak kritik bahwa ini tidak mungkin ada DP 0, ini nyatanya mungkin," ujar Anies di Jakarta Pusat, Jumat (9/11).

Menurut Anies, secara prinsip, program DP 0 persen dengan DP 0 rupiah memiliki kesamaan. Keduanya memungkinkan masyarakat memiliki rumah tanpa perlu membayar uang muka. Ini memudahan masyarakat untuk memiliki rumah.

"Saya apresiasi sekali bahwa perumahan menjadi perhatian. Salah satu pemberat orang untuk memiliki rumah adalah membayar DP karena selama mereka bekerja belum tentu sanggup menabung untuk bisa punya DP," kata Anies.

Sebelumnya, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo berencana menyediakan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri. Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada. Setelah itu pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya. Dengan begitu, ASN, TNI, dan Polri dapat membeli rumah dengan harga murah. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More