Kejaksaan tidak Mengistimewakan Kasus Ratna Sarumpaet

Penulis: Golda Eksa Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 17:36 WIB Politik dan Hukum
Kejaksaan tidak Mengistimewakan Kasus Ratna Sarumpaet

ANTARA FOTO/Reno Esnir

TIM peneliti Korps Adhyaksa melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta masih meneliti berkas tersangka penyebaran berita bohong (hoaks) Ratna Sarumpaet. Kejaksaan pun memastikan akan profesional dan tidak mengistimewakan perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, mengatakan, penelitian terhadap berkas tahap satu yang dikirimkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu diperkirakan rampung dalam waktu 14 hari kerja.

Ia mengaku belum mengetahui informasi dari tim jaksa peneliti, apakah bekas itu telah memenuhi syarat formil dan materil atau memang perlu disempurnakan. Jika dinyatakan lengkap, selanjutnya kepolisian bakal melakukan pelimpahan tahap dua, yaitu tersangka dan barang bukti.

"Selain meneliti berkas, yang pasti kasus itu akan kita proses seperti perkara pidana pada umumnya. Tidak ada yang istimewa. Pimpinan kejaksaan juga tidak memberikan atensi khusus," kata Mukri.

Baca Juga:

Berkas Ratna Sarumpaet Dilimpahkan ke Kejaksaan

 

Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ratna sebagai tersangka penyebaran hoaks soal penganiayaan dirinya di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Ia pun ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (4/10) malam.

Ratna disangkakan melanggar Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE terkait penyebaran hoaks dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Pasal 14 UU 1/1946 juga menjelaskan tentang kebohongan yang menciptakan keresahan publik.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More