Menkopolhukam Fasilitasi Ormas Berdialog Pembakaran Bendera HTI

Penulis: Atalya Puspa Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 15:53 WIB Politik dan Hukum
Menkopolhukam Fasilitasi Ormas Berdialog Pembakaran Bendera HTI

MI/PIUS ERLANGGA

SEJUMLAH ormas Islam mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, untuk menghadiri acara dialog bertema kebangsaan.

Dialog yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh menteri Agama, menteri dalam negeri, bareskrim polri, serta sejumlah ormas Islam yang terlibat dalam kasus pembakaran bendera di Garut.

Dialog bertajuk "Dengan Semangat Ukhwah Islamiyah Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa" menjadi wadah diskusi untuk para ormas Islam dan menteri berkaitan dengan kasus pembakaran bendera di Garut.

"Perwakilan organisasi yang anak buahnya pembakar bendera. Tapi ada organisasi lain yang anak buahnya membawa bendera. Dikumpulkan menjadi satu. Silakan berdialog," ujar Wiranto pada Jumat (9/11).

Dirinya merasa, dalam kasus pembakaran bendera terdapat ketidaksepahaman yang menimbulkan perpecahan. Ada pihak yang menganggap bendera tersebut merupakan bendera HTI, namun pihak lain menganggap bendera mengandung lambang tauhid yang suci.

Perbedaan pandangan tersebut menurutnya harus diluruskan guna menjaga persatuan bangsa. "Dialog semacam ini mencari kebenaran. Semangat tabayun sangat dijiwai. Sehingga terjadi kesepakatan bahwa ini adalah kesalahpahaman yang tidak boleh terjadi di masa depan"

Wiranto mengungkapkan, dialog berjalan dengan santai dan bersahabat. Semua pihak yang hadir sudah menerima penjelasan sehingga tidak lagi ada kesalahpahaman. "Semua sudah menerima apa yang sekarang sudah diselesaikan. Baik penyelesaian hukum maupun secara organisasi."

Dari kasus pembakaran bendera tersebut, Wiranto mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam melakukan demonstrasi. "Demonstrasi yang mempunyai niat baik, terkadang ditunggangi oleh kelompok lain untuk kepentingan politik," ujar Wiranto. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More