Presiden: Hentikan Politik Menakuti Masyarakat

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 15:40 WIB Politik dan Hukum
Presiden: Hentikan Politik Menakuti Masyarakat

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

PRESIDEN Joko Widodo meminta politisi tidak menyebarkan kampanye ketakutan kepada masyarakat. Menurut Presiden, cara-cara seperti ini justru menciptakan keraguan dan kekhawatiran masyarakat.

"Itu sering saya sampaikan itu namanya politik genderuwo, propaganda nakut-nakuti," ujarnya saat menghadiri pembagian sertifikat untuk warga Kabupaten Tegal di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11) dikutip dari siaran pers Istana.

Ia mengingatkan di tahun politik ini banyak politikus yang pandai memengaruhi tapi menanggalkan etika politik dan tidak menggunakan sopan santun. Presiden meminta cara-cara seperti ini dihentikan. Karena pada lenyataannya, menurut Presiden, masyarakat dalam keadaan baik-baik saja.

"Cara-cara berpolitik yang tidak beretika seperti ini diteruskan. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, ketakutan, kekhawatiran. Setelah takut yang kedua membuat sebuah ketidakpastian. Masyarakat menjadi, memang digiring untuk ke sana. Dan yang ketiga menjadi ragu-ragu," tegasnya.

 

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Politikus Genderuwo

 

Padahal, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, masyarakat dalam keadaan baik-baik saja. 

“Masyarakat senang kok ditakut-takuti," tandasnya. 

Ia meminta politisi memberi contoh cara berdemokrasi yang baik kepada masyarakat. Kontestasi politik seperti pilkada maupun pilpres harus membawa kegembiraan dan optimisme kepada masyarakat.

"Masyarakat dengan kematangan politiknya memberikan suara dengan memilih jernih dan rasional. Kita harus mengarahkan kematangan dan kedewasaan berpolitik dengan cara-cara seperti itu," pesan Presiden.

Pernyataan Presiden ini disampaikan untuk mengingatkan masyarakat menjaga persatuan dan persaudaraan kendati ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, atau pun pemilihan presiden. Perbedaan pilihan dalam pemilu tak semestinya membuat konflik apalagi perpecahan di antara masyarakat. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More