TKN: Tidak Masalah Rumah ASN Mengadopsi Konsep DP 0%

Penulis: Insi Nantika Jelita Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 15:35 WIB Politik dan Hukum
TKN: Tidak Masalah Rumah ASN Mengadopsi Konsep DP 0%

MI/PIUS ERLANGGA

KONSEP pembayaran uang muka (DP) 0% untuk rumah layak bagi aparatur sipil negara dan anggota TNI-Polri sedang digarap oleh pemerintah terkesan mirip dengan kebijakan Pemprov DKI. 

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Arsul Sani, tidak masalah dianggap meniru dan mirip dengan program Pemprov DKI.

"Kalau soal dianggap meniru, maka apa salahnya jika sebuah konsep atau kebijakan baik yg ada diluar negeri atau dalam negeri kemudian diadopsi,"ujar Arsul saat dihubungi, Jakarta, Jumat (9/11).

Menurut Arsul, presiden Jokowi tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0% Pemprov DKI tersebut sesuatu yang tidak baik.

"Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0% untuk rumah tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil,"jelas Arsul.

Kemudian Arsul juga menuturkan jika kebijakan DP 0% Pemprov DKI selama bisa diadopsi kenapa tidak coba diaplikasikan oleh pemerintah

"Jadi kalau kemudian memang applicable, why not?,"ucapnya.

 

Baca juga: Skema Pembayaran Rumah Digodok

 

Menurut Arsul rencana kebijakan tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Sebelumnya kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rencananya, ASN, TNI, dan Polri yang berada di perkotaan akan disediakan rumah susun sederhana milik, sedangkan rumah tapak hanya difasilitasi bagi yang tinggal di luar perkotaan. Berdasarkan data Kementerian PUPR ada 945.000 ASN, 275.000 anggota TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum punya rumah.

Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap ASN, TNI, dan Polri agar meringankan beban cicilan mereka. Selain tanpa uang muka, pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan bagi ASN, TNI, Polri yang ingin memiliki rumah permanen. (OL-3)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More