Layanan Satu Pintu Peneliti Asing untuk Tingkatkan Kualitas Penelitian

Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 15:03 WIB Humaniora
Layanan Satu Pintu Peneliti Asing untuk Tingkatkan Kualitas Penelitian

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

BANYAKNYA tahapan di instansi pemerintah yang harus dilalui peneliti asing untuk perizinan penelitian di Indonesia membuat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristedikti) melakukan terobosan penyederhanaan proses, yakni melalui layanan terpadu satu pintu. Diharapkan dari pelayanan ini dapat menguntungkan dan mengembangkan kualitas penelitian di Indonesia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan pelayanan terpadu ini merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan pihak asing melakukan kerja sama penelitian dengan Indonesia.

"Pelayanan satu pintu ini diharapkan dapat menarik pihak asing dan tentunya dapat menguntungkan kedua belah pihak," kata Nasir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/11).

Nasir juga menyoroti waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan izin penelitian secara lengkap dari seluruh instansi terkait. Untuk itu, ia meminta adanya reformasi birokrasi agar pelayanan dapat berjalan baik dan cepat.

Baca Juga:

Al Makin: Sistem ASN Kurang Menjawab Kebutuhan Keilmuwan

 

Sementara itu, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati mengatakan selama ini lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan juga merugikan para peneliti asing.

 

"Kadang di Menristekdikti sudah lolos dan dapat izin, tetapi setelah itu harus melalui izin dari instansi terkait. Itu merugikan karena dalam penelitian tersebut sangat bergantung pada musim dan cuaca," tutur Dimyati.

Maka dari itu, Dimyati mengatakan waktu dan proses yang lama dapat ditekan melalui website http://frp.ristekdikti.go.id. Di laman tersebut, peneliti asing dapat mengajukan perizinan dan langsung direspon oleh tim Menristekdikti.

"Ada proposal yang masuk, kita lihat tema tertentu. Lalu kita teruskan kepada instansi terkait pada saat bersamaan. Kalau ada kekurangan langsung disampaikan kepada pengaju, tanpa harus datang ke instansi tersebut," lanjut Dimyati.

Upaya ini menurut Dimyati dapat menekan proses perizinan yang bertahap dan memakan waktu yang berbulan-bulan.

Senada dengan Dimyati, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Sadjuga mengatakan kemudahan bagi peneliti asing tidak hanya berdampak positif bagi mereka, tetapi untuk pemerintah Indonesia turut meningkatkan mutu dan kualitas peneliti dari dalam negeri.

"Bagi mereka tentu dapat mengeksplor kekayaan alam dan dinamika realitas sosial politik di Indonesia. Bagi peneliti Indonesia dapat mengambil ilmu dari kerja sama yang terjalin," imbuh Sadjuga.

Sadjuga mengatakan tren penelitian Indonesia yang cenderung fokus pada komersial menjadikan lahan penelitian nonprofit kurang dikaji lebih dalam.

"Misalnya mengenai iklim dan cuaca. Dari segi pendapatan atau uang tentu tidak ada. Tapi dari prediksi itu sebenarnya sangat penting, meskipun dalam kenyataannya bencana akibat iklim tidak bisa dihindari," ungkapnya.

Dengan begitu diharapkan para peneliti lokal juga mampu menyerap ilmu yang dibawa peneliti dari luar negeri. Selain itu, juga menciptakan iklim penelitian yang bervariasi.

"Tak hanya mendapatkan kekayaan intelektual, ketika penelitian berhasil juga mendapatkan hak paten bersama," sambungnya.

Tak hanya soal ilmu yang dibawa, dengan kerja sama ini juga menguntungkan peneliti Indonesia, karena mereka membawa dana penelitian dari negara mereka. Hal ini menjadi fokus pemerintah Indonesia ke depan.

Pasalnya, di negara maju seperti Eropa, dana untuk penelitan sebesar 80% justru berasal dari industri. Dengan mendapat tambahan dana penelitian 3% dari anggaran negara, dipastikan modal penelitian sangat memadai.

Untuk itu, Sadjuga menyampaikan Indonesia saat ini tengah dalam trek menarik industri untuk terlibat dalam penelitian di Indonesia.

"Selain itu, tentu kita juga harus meningkatkan anggaran yang saat ini sekitar 0,2% dari anggaran negara. Idealnya kan 1%, 3% lebih bagus lagi."(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More