Soal Politik Genderuwo, Presiden Ingin Rakyat Dapat Contoh Baik Dari Pemimpin

Penulis: Micom Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 13:56 WIB Politik dan Hukum
Soal Politik Genderuwo, Presiden Ingin Rakyat Dapat Contoh Baik Dari Pemimpin

MI/Susanto

WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding, menjelaskan istilah politik genderuwo yang disampaikan Presiden Joko Widodo merupakan simbol bagi orang, pemimpin, juga politisi yang di dalam pernyataan atau kampanyenya selalu membangun narasi ketakutan.

Padahal, kata Karding, politik seharusnya membuat masyarakat nyaman, gembira, bersuka hati, serta mendapat pendidikan politik. Ia melihat dari pernyataan presiden terbersit harapan rakyat tidak dicekoki hal sepele dan receh. Rakyat terlibat secara penuh dalam proses demokrasi politik dan mendapat contoh baik dari pemimpin.

"Pak Jokowi mau sampaikan politik ini proses demokrasi, butuh keterlibatan rakyat. Kita berangkat dari prinsip rakyat yang berdaulat. Sehingga harus diberi pendidikan politik dan contoh baik dari pemimpin, juga pernyataan yang bisa dicerna akal sehat," kata Karding melalui siaran audio yang diterima, Jumat (9/11).

Baca Juga:

Visi Misi Capres Jangan cuma Macan Kertas

 

Akibat politik genderuwo, lanjut Karding, rakyat jadi dihantui isu-isu palsu, hoaks, nyinyir, bahkan fitnah. Tujuannya untuk membuat rakyat takut dan berada pada titik stres hingga menurunkan optimismenya.

 

"Kalau Pak Prabowo suka lontarkan pesimisme dan pernyataan yang menakutkan, mungkin (dia) salah satunya. Tetapi ini simbol untuk seluruh politisi dan orang," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan antarsesama. Jangan sampai terpengaruh oleh politikus yang suka menakut-nakuti yang dia sebut sebagai 'genderuwo'. Hal ini disampaikan presiden saat pidato pembagian sertifikat tanah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11).(RO/OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More