Polisi Minta BPK Audit Dana Hibah Pilkada Makassar 2018

Penulis: Lina Herlina Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 14:00 WIB Nusantara
Polisi Minta BPK Audit Dana Hibah Pilkada Makassar 2018

Ilustrasi

KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan tengah mengusut penggunaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan diduga bermasalah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) pun turun tangan untuk melakukan audit dana tersebut.

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) Kombes Dicky Sondani mengatakan proses audit yang dilakukan BPK seiring dengan pemeriksaan Polda Sulsel terhadap sejumlah komisioner KPU Makassar. Pemeriksaan tersebut sebagai rangkaian pengumpulan data dan bahan keterangan, serta permintaan klarifikasi.

Jika dalam proses pengumpulan nanti ditemukan indikasi tindak pidana korupsi (tipikor), tidak menutup kemungkinan pemeriksaan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kami perlu kroscek dengan melibatkan BPK. Jadi BPK saat ini melakukan audit. Apakah betul terjadi penyimpangan atau tidak. Sekarang audit, kami juga jalankan pemeriksaan. Kami tunggu saja nanti hasil auditnya," ujar Dicky, Jumat (9/11).

Baca Juga:

Hanya Diikuti Satu Calon, KPU Awasi Pilkada Kota Makassar

Sejauh ini ,sudah ada lima orang dari KPU Makassar yang diperiksa. Mereka adalah Kepala Divisi Hukum Wahid Hasyim Lukman, Kepala Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Andi Saifuddin, Sekretaris KPU Sabri, Kasubag Keuangan dan Logistik KPU, dan Ketua KPU Syarief Amir.

Hanya saja, belum ada keterangan resmi dari pihak KPU Makassar, terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Tipikor Polda Sulsel.

Berdasarkan keterangan pemerikasaan sebelumnya, disebutkan dana hibah Pilwalkot Makassar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2017-2018 sebesar Rp60 miliar.

Pencairan anggaran terbagi dalam dua tahap. Tahap awal, Pemkot Makassar menghibahkan anggaran sebesar Rp16.675.000.000 di tahun 2017, dan tahap dua pada tahun 2018 sebesar Rp43.325.000.000.

Pencairan dana hibah sesuai dengan MoU atau perjanjian yang disepakati Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Ketua KPU Makassar M Syarief Amir.

Dari anggaran Rp60 miliar, KPU RI menemukan selisih anggaran sebesar Rp2.771.240.951 yang disebut belum jelas pertanggungjawabannya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More