Proses Hukum Jalan Terus

Penulis: Nurjiyanto Pada: Jumat, 09 Nov 2018, 08:45 WIB Politik dan Hukum
Proses Hukum Jalan Terus

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang -- MI/ROMMY PUJIANTO

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menegaskan proses hukum terhadap pelaku tindak korupsi yang mengembalikan uang hasil dugaan korupsinya tidak serta-merta dihentikan.

"Tentu tidak dihentikan dan menghilangkan pidananya karena memang peristiwa pidananya sudah selesai atau voltooid," ujarnya kepada Media Indonesia, tadi malam, menanggapi maraknya pengembalian uang suap.

Minggu ini, diberitakan ada tiga tersangka kasus korupsi yang mengembalikan uang suap. Dua tersangka terkait dengan kasus suap proses perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin mengembalikan uang suap sekitar Rp3 miliar dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi juga mengembalikan sekitar S$90 ribu.

Dua hari sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kembali mengembalikan uang suap Rp1,3 miliar.

Menurut Saut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Terkait dengan mekanisme pengembalian gratifikasi, hal itu dapat dilaporkan sejak awal, dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi itu diterima. Jadi, jika hal itu baru dilaporkan saat proses hukum dilakukan, tetap tidak menghapus jeratan pidananya.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar juga menuturkan pengembalian uang dari para tersangka kasus korupsi tidak akan menghapus jeratan pidana sehingga proses hukum yang sedang dilakukan KPK harus terus berjalan.

"Kalau di peraturan, kan, jelas tidak, ya. Mengembalikan uang tidak menghilangkan sanksi atau prosesnya. Jadi, kalau dibilang, jelas tidak menghilangkan tuntutan pidananya," ungkap Zainal ketika dihubungi di tempat terpisah, tadi malam.

Namun, ia menilai pengembalian itu dapat diartikan sebagai adanya pengakuan diri bahwa tersangka memahami ada hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hal itu pun sah saja jika nantinya dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terhadap pelaku korupsi tersebut.

"Artinya ia paham bahwa itu proses yang keliru. Silakan kalau hakim mau menjadikan itu sebagai unsur meringankan, tapi bukan berarti menghilangkan. Kalau hakim menganggap ini indikasi yang mengembalikan itu merasa bersalah, silakan saja," ujarnya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pihaknya mengapresiasi adanya pengembalian uang dari para tersangka kasus korupsi. Namun, hal itu tetap tidak akan menghilangkan jerat pidana serta proses hukum yang dijalani para terduga koruptor.

"KPK menghargai pengembalian uang atau barang yang pernah diterima dan juga pengakuan meski tetap tidak menghapus proses dan pidananya," tukas Febri. (X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More